TARAKAN, EDUNEWS.ID – Bantuan beasiswa dari Pemerintah Kota Tarakan untuk mahasiswa asal kota ini akhirnya batal direalisasikan tahun ini. Penyebabnya, APBD Tarakan yang dikatakan sedang defisit, sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk para mahasiswa.
Asisten III Pemkot Tarakan (Bidang Kesejahteraan Masyarakat) Mariyam menuturkan, selain persoalan defisitnya anggaran, saran dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga menegaskan bahwa beasiswa untuk para mahasiswa yang ingin mengurus skripsi bukanlah kebutuhan dasar.
“Sehingga anggaran untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan mulai dari berbagai tingkatan, tahun ini tidak masuk ke dalam prioritas bantuan. Berbeda halnya jika bantuan untuk anak sekolah yang wajib bersekolah 12 tahun yang masih relevan dianggarkan atau dibicarakan,” ungkap Mariyam, Selasa (15/11/2016).
Keputusan pemerintah kota ini juga berlaku bagi mahasiswa yang mengajukan beasiswa berprestasi, ataupun usulan beasiswa bagi yang tidak mampu secara ekonomi. Total dari mahasiswa yang mengajukan berkas permohonan beasiswa ini mencapai 400 mahasiswa, mulai dari tingkat D-3, S-1, hingga S-2 ataupun S-3.
“Jadi pemerintah hanya akan memberikan bantuan yang prioritas, yang jika tidak dibantu maka akan menimbulkan konflik sosial. Seperti bantuan bagi orang miskin, termasuk bantuan anak wajib sekolah 12 tahun, dan bagi masyarakat yang terkena bencana,” jelas Mariyam.
Ke depannya, Mariyam belum mengetahui apakah keputusan ini akan tetap diberlakukan. Namun yang pasti, jelas Mariyam, semuanya bergantung pada kekuatan APBD kota.
“Semua berkas mahasiswa yang mengusulkan beasiswa ini sudah kami serahkan kepada provinsi, karena di provinsi ada dianggarkan beasiswa untuk mahasiswa sejak tiga bulan lalu, tetapi belum ada tanggapan dari provinsi,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang penerima beasiswa, Andi mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, pemerintah tak bisa tegas mengambil kebijakan.
“Kemarin sempat mendengar akan diakomodir dalam APBD Perubahan. Sekarang sudah ditetapkan, lantas bagaimana komitmennya pemerintah,” ungkap Andi dengan nada kecewa.
Menurutnya, jika alasan pemerintah pencairan beasiswa ini ditiadakan karena defisit dan bukan prioritas, tentu bukan hanya dirinya saja yang kecewa. Sebab ada 400 mahasiswa penerima yang saat ini sudah melakukan penandatangan pencairan.
“Kalau alasan defisit, baik kita kawal lagi nanti seberapa besar dana-dana itu diserap untuk pendidikan. Jangan sampai nantinya hanya menjadi silpa,” ungkapnya.
