Pendidikan

Pungli Berkedok Uang Komite Sekolah, Ombudsman Minta Disdik Sumut Aktif Sosialisasi Permendikbud

Kepala Obudsman Sumut, Abyadi Siregar

MEDAN, EDUNEWS.ID – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar kembali menyoroti praktik kutipan yang marak kepada siswa dan orangtua siswa dengan dalih uang komite.

Atas peralihan kewenangan ini, Abyadi pun meminta Dinas Pendidikan Sumut berperan aktif mensosialisasikan hal ini kepada pihak SMA sedarajat, yang kini menjadi kewenangan provinsi.

“Kami minta Dinas Pendidikan Sumut tidak hanya mempelajari peraturan menteri, tetapi juga mensosialisasikannya kepada para kepala sekolah. Karena dalam peraturan menteri itu secara tegas dikatakan tidak diperbolehkan adanya pungutan apa pun kepada siswa maupun orangtua siswa,” ujar Abyadi.

Sebelumnya pada acara sosialisasi pencegahan korupsi dan penanggulangan gratifikasi yang berlangsung di Santika Premiere Dyandra Hotel, Medan, Sumut akhir 2016 lalu, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Dinas Pendidikan Sumut tentang larangan kutipan kepada siswa dengan dalih uang komite.

“Penggunaan dana komite rawan penyimpangan. Alasannya untuk gaji guru honor, ini tidak boleh. Jika hanya untuk honor tenaga pengajar, pihak dinas silakan anjukan di APBD,” tukas Divisi Pencegahan dan Supervisi KPK, Edi Surianto.

To Top