EDUNEWS

Kebijakan Kadis Pendidikan Sultra Potong Gaji Pegawai untuk Koperasi Langgar UU

KENDARI, EDUNEWS.ID– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Damsid, dinilai telah mengambil kebijakan yang merugikan pegawai. Pasalnya, dalam surat edaran bernomor 900/70.a/DPK, Damsid mewajibkan seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra untuk masuk sebagai anggota koperasi dan memotong gaji para pegawai sebesar Rp 100 per orang sebagai simpanan pokok. Surat tertanggal 24 Januari ini ditujukan kepada Direksi Bank Sultra Provinsi, dengan perihal potongan simpanan pokok koperasi.

Dilansir dari KabarKendari, Jumat (27/1/2017), Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sultra, Aksah, menilai tindakan yang dilakukan Damsid tersebut bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi.

“Surat Kepala Dinas P dan K Sultra ini justru bertentangan dengan pasal 6 undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi. Disana sudah diatur bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, maka seharusnya tidak boleh ada pemaksaan,” terang Aksah, Kamis (26/1/2017).

“Tetapi Damsid melakukan pemaksaan kepada seluruh pegawai P dan K Sultra. Damsid sudah menyurati Direktur Bank Sultra untuk melakukan pemotongan secara sepihak terhadap gaji pegawai sebagai simpanan pokok koperasi sebesar Rp 100 ribu per orang,” tambahnya.

Aksah meminta, agar Damsid segera membatalkan surat tersebut. Karena sudah nyata, kebijakan yang diambil adalah tindakan yang tidak berdasar hukum dan asas legalitas.

KABARKENDARI

To Top