MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Meeting Marine Tenure Initiative (MTI) adalah program upaya kolektif untuk mendorong kepastian dan jaminan tenurial di pesisir dan pulau kecil. Kegiatan ini digelar karena fokus isu tenure security masih didominasi wilayah daratan.
“Saya menyadari kita masih bias darat. Semoga dengan proses ini, pengalaman pengakuan di terestrial dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat basis data di wilayah pesisir,” ucap Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo dalam rilis pers yang diterima edunews.id, Minggu (28/4/2024).
Kegiatan ini digelar oleh BRWA, Working Group ICCAs Indonesia (WGII), dan Jaring Nusa pada Sabtu-Senin (27-29/4/2024), bertempat di Hotel Aryaduta, Kota Makassar. Forum ini membahas pengelolaan pesisir di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya mengakui perspektif tenurial laut dan cenderung lebih mengedepankan pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan laut sebagai open access areas melalui skema perizinan.
“Dua tahun terakhir kita berupaya bagaimana wilayah pesisir dan pulau kecil datanya muncul, sehingga kita bisa mengkalkulasi berapa wilayah yang dikelola masyarakat. Dan bagaimana situasi tenurialnya serta sustainable tenure-nya,” tambah Kasmita.
Momen Kasmita saat beri sambutan. Sumber: Dok. Istimewa.
Technical Team Asia Community Relation Advisor MTI, Trini Pratiwi menyebut bahwa program ini akan diuji coba perdana selama 1,5 tahun dan pada fase ini BRWA bersama WGII merupakan salah satu dari dua mitra MTI di Indonesia. Trini menjelaskan salah satu metode untuk membantu proses kerja-kerja di tingkat tapak dan membuat lebih banyak best practice dalam konteks upaya untuk mendorong pengakuan tenurial di ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
“Pilot project ini harapannya akan membantu kami untuk terus memperbaiki mekanisme pendanaan. Kami terus memberikan kesempatan terbuka untuk ide-ide yang masuk,” pungkas Trini.
Dalam pagelaran MTI, turut hadir beberapa lembaga implementor program, antara lain, PD AMAN Lease, LMMA Indonesia, LPSDN, Blue Forest, dan Japesda. Selain itu turut hadir lembaga anggota Jaring Nusa yakni WALHI Sulawesi Selatan dan Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia.
