Opini

Etika Administrasi Publik Untuk Mencapai Good Governance

foto/Dian Suci Amalia

*Oleh Dian Suci Amalia

OPINI, EDUNEWS.ID – Baru-baru ini terdapat insiden korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengkhawatirkan di birokrasi pemerintah, legislatif, dan lembaga penegak hukum.

Salah satu contohnya adalah kasus Rafael Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat pajak umum Kementerian Keuangan yang dipecat karena melakukan tindakan disipliner serius.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain pencucian uang, kasus korupsi, penipuan, dan pencabulan anak  mantan pegawai Direktorat tersebut serta beberapa kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Permasalahan etika dalam administrasi publik menunjukkan kurangnya perhatian atau pengabaian terhadap etika  dalam praktik administrasi publik.

Etika merupakan bagian penting dari faktor keberhasilan berfungsinya organisasi dan aktor dalam administrasi publik. Mulai dari perencanaan struktur organisasi hingga perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta pelaksanaan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN dalam Pasal 4 menyatakan ASN harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur dan sesuai. Selain itu, terdapat pula pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang ASN mengatakan para pejabat publik atau aktor harus mematuhi kode etik ataupun kode perilaku antara lain ialah cermat dan disiplin, sopan, tanpa tekanan, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut tentang kebijakan negara.

Tata kelola  yang baik memerlukan keutamaan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman perilaku untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang  dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaku administratif menimbulkan kerugian di mata masyarakat. Inilah pentingnya etika litigasi dalam mencapai tata kelola yang baik.

Dengan kata lain, tanpa etika bisnis untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik, tujuan yang telah disusun dan dirancang dengan baik pun akan lebih sulit dicapai.

Baca Juga :   Fenomena Perbedaan Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan di Indonesia

Berbagai persoalan seputar administrasi publik, seperti meningkatnya kasus korupsi berskala besar, memang mengakar. Hal ini mencerminkan kurangnya nilai-nilai etika yang tertanam dalam diri aktor publik. Namun penerapan tata kelola yang baik tidak akan berhasil tanpa  penerapan nilai-nilai etika yang jelas.

Di Indonesia masalah governance di sektor publik sudah mendapat perhatian yang cukup mendalam sejak pertengahan dekade 2000.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/ II/ TAHUN 2004 tanggal 30 November 2004, mempunyai tugas untuk memperluas cakupan tugas sosialisasi corporate governance bukan hanya di sektor korporasi tetapi juga di sektor publik.

Pada tahun 2008 KNKG berhasil menerbitkan Pedoman Umum Good Public Governance dengan tujuan untuk dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga negara dan juga lembaga pemerintahan di Indonesia dalam melaksanakan good public governance antara lain dalam rangka mendorong efektifitas penyelenggaraan negara serta mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Selain KNKG, pihak dari luar pemerintahan pun telah melakukan upaya-upaya pengidentifikasian prinsip-prinsip good public governance, antara lain yang dilakukan oleh Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (The Partnership for Governance Reform) yang bekerjasama dengan The Australian Agency for International Development (AusAID).

Hasil kerja mereka antara lain berupa Indonesia Governance Index (IGI) yaitu indeks kualitas penerapan good governance pada 33 pemerintah daerah provinsi di Indonesia (Gismar et al, 2013).

Wacana mengenai “Good Governance’” atau tata pemerintahan yang baik menjadi semakin penting dalam kehidupan nasional di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, selama dekade terakhir abad ke-20.

Konsep tata kelola ini sangat luas dan tidak hanya mencakup peran pemerintah dan negara, namun juga peran aktor di luar pemerintah dan negara.

Baca Juga :   Fenomena Perbedaan Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan di Indonesia

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, perlu ditumbuhkan rasa etika dalam melaksanakan pekerjaan administratif dan mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada  organisasi  publik. Etika dalam penyelenggaraan administrasi publik harus menjadi pedoman dan peraturan yang mengatur  perilaku pejabat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien memerlukan aparatur sebagai penyelenggara yang mampu mewujudkan hak-hak masyarakat dalam berbagai bentuk  pelayanan publik, baik berupa barang maupun jasa,  yang merupakan salah satu tugas pokok kita. Regulasi dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya, kemampuan pada suatu organisasi publik dalam memberikan suatu pelayanan bisa dilihat dari sumber daya manusianya. Etika administrasi publik adalah salah satu poin yang sangat penting yang diutamakan.

Menurut Didin Muhafidin (2020), penerapan etika pada administrasi publik adalah salah satu penerapan kontrol terhadap administrasi publik dalam menjalankan apa yang sudah menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang bisa digunakan sebagai standar penilaian untuk melihat suatu kebijakan secara baik atau buruk.

Dian Suci Amalia, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana UNM

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kerjasama dan Mitra silakan menghubungi 085171117123

ALAMAT

  • Branch Office : Gedung Graha Pena Lt 5 – Regus – 520 Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Pampang, Makassar Sulawesi Selatan 90234
  • Head Office : Plaza Aminta Lt 5 – Blackvox – 504 Jl. TB Simatupang Kav. 10 RT.6/14 Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310. Telepon : 0411 366 2154 – 0851-71117-123

 

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com