News

‘Arogan, Jika Polri tak Batalkan Kenaikan Tarif Urus STNK’

JAKARTA, EDUNEWS.ID–  Polemik kenaikan biaya tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor terus menuai sorotan dari berbagai pihak.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Polri patuh terhadap hukum dan segera membatalkan kenaikan tarif pengurusan STNK, SIM, BPKB dan sejenisnya.

Neta menjelaskan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 31 ayat 4 disebutkan penentu biaya pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR atau DPRD. Sementara kenaikan tarif tersebut belum dibahas DPR dan belum ditetapkan DPR, sehingga merupakan sebuah pelanggaran hukum.

“IPW menyesalkan sikap Polri yang mengabaikan UU Pelayanan Publik. Sikap mengabaikan itu menunjukkan bahwa Polri semakin arogan dan tidak patuh hukum. Sikap ini sangat disayangkan, mengingat Polri adalah lembaga penegak hukum, tapi ternyata tidak patuh hukum,” ujar Neta dalam keterangannya, Sabtu (7/1/2017).

Polri sebagai aparatur penegak hukum harus mampu memberi contoh agar seluruh komponen masyarakat di negeri ini patuh hukum dan taat pada undang-undang.

“Jangan mentang-mentang sebagai institusi penegak hukum Polri bisa seenaknya melakukan pelanggaran hukum atau mengabaikan undang-undang,” tuturnya.

IPW pun mengecam keras jika Polri tetap nekat memberlakukan kenaikan tarif pengurusan SIM dan lain-lain.

“Apabila Polri memang berkeinginan menaikkan tarif, maka harus menunggu pembahasan dan persetujuan DPR seperti diamanatkan UU Pelayanan Publik. Sehingga Polri tidak dituding arogan dan mengabaikan UU Pelayanan Publik,” tutupnya.

To Top