Hukum

Bagaimana Kelanjutan Kasus e-KTP ? Berikut Penjelasan Ketua KPK

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahadjo mengungkapkan bahwa proses penyidikan kasus e-KTP terus dilakukan dan menunggu perkembangan selanjunya dari Singapura.

Seperti diketahui, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbang ke Singapura untuk memeriksa beberapa saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Mudah-mudahan ada perkembangan yang signifikan setelah mereka pulang dari Singapura,” ungkap Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Sebelumnya, Agus juga mengungkapkan kalau penyidik tengah memburu saksi kasus e-KTP yang berada di Singapura.

“Saksi tersebut berasal dari unsur pelaksanan proyek yakni konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara (PNRI),” ungkapnya.

Namun Agus enggan menyebut siapa sebenarnya saksi yang diduga bersembunyi di Singapura.

“Ada pelaku yang di sana,” singkatnya..

Dalam penyidikan kasus e-KTP, perkembangan terbaru yang berhasil dilakukan KPK ialah penyitaan uang sekitar Rp 247 miliar. Kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, uang tersebut ada yang berbentuk ‘cash’, ada juga yang masih di dalam rekening.

“Semua Rp 247 miliar. Rinciannya, Rp 206 milar, dolar Singapura sebesar 1.132 dan dolar Amerika Serikat sejumlah 3.036.715,” papar Febri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan pada semester I 2012 lalu, pelaksanaan tender e-KTP disimpulkan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BPK menyebut, konsorsium rekanan yang ditunjuk, PT PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra, tidak dapat memenuhi jumlah implementasi capaian e-KTP 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Lantaran hal tersebut, BPK menyimpulkan adanya indikasi kerugian negara, nilainya hingga menyentuh triliunan rupiah.

Data BPK, proyek e-KTP dikerjakan dengan sistem ‘multiyears’ dari 2011-2012. Rincian anggarannya, Rp 2,26 triliun untuk 2011 dan Rp 3,5 triliun untuk 2012.

Dari sisi KPK, menurut hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK), kerugian keuangan negara akibt korupsi proyek e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun.

AKT

To Top