Hukum

Berikut Sejumlah Bukti Alasan Kapolda Jabar Harus Dicopot yang Dibeberkan Anggota DPR

Sodik Mudjahid

JAKARTA, EDUNEWS.ID- Sikap kepolisian dari jajaran Polda Jawa Barat terhadap aksi Front Pembela Islam (FPI) yang bentrok dengan massa GMBI saat mengawal imam besar FPI Habib Rizieq beberapa waktu yang lalu menuai sorotan dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI Dapil Jabar, Sodik Mudjahid mengungkapkan, dirinya banyak menemukan indikasi dan bukti betapa tidak adilnya Polda Jabar dalam menangani persoalan tersebut.

” Fakta tindakan Polda Jabar yang tidak adil dan membela salah satu pihak yang terlibat konflik diantaranya Kapolda Jabar mengundang beberapa ormas untuk meminta mass mengimbangi masa FPI pada hari kamis dan hanya GMBI sebagai binaan Kapolda yang hadir. Selanjutnya memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa,” beber Sodik dalam keterangannya, Selasa (17/1/2017).

Sodik yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra ini juga membeberkan, pada hari kejadian yakni hari Kamis, (12/1/2017) membiarkan adanya anggota dab simpatisan GMIB membawa balok dan senjata tajam.

“Padahal UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri,” ujar Sodik.

Sodik melanjutkan, pada hari kejadian polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengrusakan mobil oleh oknum GMBI. Kapolda Jabar membiarkan aksi GMIB berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu jam 18.00 yang diatur oleh UU, dan polisi Jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPT.

“Kapolda Jabar menyengajakan menengok anggota GMIB yang jadi korban di Tasikmalaya yang butuh waktu sekitar 3 jam ke sana. Sementara para korban kebrutalan oknum GMBI di pihak ulama dan santri yang dirawat di RSAl Islam tidak ditengok Kapolda. Padahal jarak Mapolda dan RSAI AL ISLAM hanya 10 menit karena berada di jalan yang sama yakni Jalan Soekarno Hatta,” bebernya.

Oknum FPI yang diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor langsung ditangkap dan dijadikan tersangka.Sedangkan oknum GMIB dan simpatisannya yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak, tidak ditahan dan sampao sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda jabar.

“Ada kesengajaan pemihakan opini dimana Kahumas Polda Jabar bertindak melawan hukum dan melawan instruksi Kapolri yang melarang bikin berita hoax. Humas Polda Jabar menulis berita hoax di Website atau Fanpage yang menyebutkan bahwa PW Muhamadiyah Jabar menuduh dan mengecam tindakan FPI yang anarkis, kemudian dibantah oleh PW Muhammadiyah,” ungkapnya.

Ia menuturkan, sejalan dengan ketidakadilan ini, Humas Polda Jabar juga tidak melakukan protap Mapolri yang menggelar konfrensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut

“Dengan fakta fakta ketidak adilan ini maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Jika ini dibiarkan maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sehingga layak jika Kapolri Tito yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjenpol Anton Charliwan sebagai Kapolda Jawa Barat,” tutup Sodik.

To Top