TANJUNGBALAI, EDUNEWS.ID – Rencana pembelian mobil Jeep seharga Rp 3 miliar untuk mobil dinas Wali Kota dan mobil Toyota Rush seharga Rp 230 juta untuk mobil dinas DPRD Tanjungbalai terus menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, ditengah pemerintah pusat sedang menaikkan harga-harga diberbagai sektor, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai dan DPRD-nya malah terkesan menghambur-hamburkan anggaran.
Selain mobil dinas lama masih layak pakai, pembelian mobil dinas baru bukan termasuk kebutuhan prioritas. Pembelian mobil dinas tersebut hanya akan menambah anggaran untuk pemeliharaannya sementara kebutuhan masyarakat masih banyak yang terabaikan. Saat kondisi seperti saat ini, pejabat-pejabat Pemko harusnya mendahulukan pengalokasian anggaran untuk perbaikan ekonomi masyarakat.
Bila dibandingkan dengan dua kabupaten tetangganya, Kabupaten Asahan dan Kabutaen Batubara yang notabene daerah pemerintahannya lebih luas dari Kota Tanjungbalai maka tidak pantas Pemko dan DPRD Tanjungbalai tidak pantas menghambur-hamburkan uang negara hanya sebatas untuk pembelian mobil dinas semata.
Demikian dikatakan Ketua Gerakan Muda Pencari Keadilan (GMPK) Ryanda Pratama kepada edunews.id melalui pesan singkatnya, Rabu (11/1/2017).
Ryanda mengatakan, Kabupaten Asahan yang memiliki luas 3675 kilometer persegi, Bupatinya hanya memakai mobil dinas seharga Rp 1,8 miliar. Sedangkan Kabupaten Batubara yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Asahan dan memiliki luas daerah 904 kilometer persegi orang nomor satunya hanya memakai mobil dinas seharga Rp 577 juta.
“Jadi tidak pantas jika Pemko dan DPRD Tanjungbalai mengalokasikan anggaran yang begitu besar hanya untuk mobil dinas. Ditambah saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang menurun,” tegasnya.
Ryanda meminta kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk meninjau kembali kebijakan Pemko dan DPRD Tanjungbalai yang dinilai merugikan masyarakat.
