News

DPR minta Pemerintah Kaji Revisi UU ASN

Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mengatakan, DPR sangat serius mengatasi persoalan pegawai honorer. Selama ini banyak pengaduan yang masuk terkait nasib mereka yang tidak jelas.

“DPR tidak tinggal diam, tetapi mencari solusi yang tepat. Yaitu, merevisi undang-undang,” ujarnya, Senin (30/1/2017).

Menurut Lukman, sebenarnya yang lebih berkompeten dalam birokasi adalah pemerintah. Seharusnya pemerintah yang mengajukan revisi undang-undang tersebut. Namun, saat ini revisi Undang-Undang ASN sudah disahkan menjadi inisiatif DPR. Oleh karena itu, pemerintah bisa melakukan kajian terhadap usul tersebut.

“Ini sudah disetujui dan kami harus ikut,” ungkapnya.

Lukman juga menambahkan, pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam, bahkan punya peluang untuk menolak usulan tersebut. Namun keputusan akhir akan ditentukan dalam pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Sebab, parlemen tidak bisa sendirian membahas undang-undang.

 

To Top