News

GPP NTB Jakarta Desak Kejagung Ambil Alih Kasus BWS

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Puluhan massa dari Gerakan Pemuda Peduli (GPP NTB) Jakarta kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) kemarin (16/1/2017). Massa mendesak KemenPUPR untuk mencopot  Kepala Balai Wilayah sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) Nusa Nusa Tenggara Barat (NTB), Asdin Juliady. Massa menilai bahwa sejumlah proyek yang ada dibawah kekuasaan Kepala Balai Wilayah Sungai banyak terindikasi KKN.

Koordinator aksi Abubakar dalam orasinya menilai bahwa sejumlah proyek yang dikerjakan oleh BWS dengan menggandeng para kontraktor jahat telah banyak merugikan uang negara untuk kepentingan pribadi dan golongan.

“Kami mendesak kepada KemenPUPR untuk mencopot saudara Asdin Juliady Sebagai Kepala BWS Nusa Tenggara I. Karena kami menilai bahwa sejumlah anggaran proyek yang gelontorkan oleh negara untuk kepentingan irigasi hanya dinikmati oleh segelintir manusia rakus yang ada di Lingkup BWS NT 1 itu sendiri,” ujarnya.

Pria kelahiran Bima NTB serta mantan Aktivis kondang dari Makaksar ini menambahkan, KemenPUPR harus membentuk tim khusus guna mencari data dan fakta terkait dengan sejumlah proyek yang digelontorkan oleh APBN melalui kementerian PUPR untuk sejumlah proyek irigasi, infrastruktur, bendungan serta pemeliharaan di bawah kendali BWS Nusa Tenggara I.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum GPP NTB Jakarta, Ibrahim Bram Lido. Bram dalam orasinya  mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengambil alih semua kasus yang pernah ditangani oleh sejumlah aparat penegak hukum yang ada di NTB.

“Saya sebagai Ketua Umum GPP NTB Jakarta mendesak kepada Mabes Polri serta Kejaksaan agung untuk mengambil alih semua kasus yang ditangani oleh Mapolres, Kejaksaan Negeri di kabupaten Kota di NTB serta mengambil alih semua kasus yang ditangani oleh Kejati NTB karena kami menilai bahwa sejumlah kasus tersebut tidak ada yang di meja hijau kan,” tegasnya.

Bram menambahkan, beberapa kasus yang terindikasi korupsi antara lain, kasus dugaan korupsi penghancur eceng gondok dengan mata anggaran Rp 1,5 miliar tahun anggaran 2013, kasus dugaan korupsi proyek irigasi batujai, Darek, Ungga, Ranggagata, dan Batu Tulis yakni perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dengan Lombok Barat sepanjang 11 km dengan mata anggaran Rp 14 miliar dari APBN, kasus dugaan korupsi Mega Proyek Years Center (MYT) yang mendapat kucuran APBN secara bertahap, tahun 2013 jumlahnya Rp 60 miliar, tahun 2015 sejumlah Rp 13,9 miliar yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTB serta beberapa kasus kasus lainnya.

“Sejumlah kasus tersebut harus diambil alih oleh Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri,” tutupnya.

To Top