News

Indikasi Nepotisme, Kakanwil BPN Sulsel Dilaporkan ke Ombudsman

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Salah satu lembaga yang tergabung dalam Institut Makna Indonesia (IMI) melaporkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan ke Ombudsman.

Hal itu terkait adanya indikasi nepotisme dan maladministrasi dari seleksi penerimaan pegawai tidak tetap baru-baru ini.

Pengurus IMI, Hadrawi mempertanyakan transparansi dari penyeleksian  pegawai tidak tetap di Kanwil BPN Provinsi Sulsel.

“Pasalnya diketahui banyak calon peserta yang mendaftar tidak diakomodir berkasnya dan malah di tolak,” ucapnya dengan heran, Rabu (11/1/2017).

Hal itu, dialami langsung oleh salah satu calon peserta, Ruslan bersama dengan dua rekannya. Awalnya mereka memasukkan berkas ke Kantor BPN Gowa, kemudian diarahkan agar langsung ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel.

“Sesampainya di Kanwil BPN Provinsi Sulsel, kami langsung ditolak panitia. Dengan dalih sudah tidak terima berkas lagi. Panitia juga mengatakan jika untuk Kab. Gowa telah cukup, padalah Kantor BPN Gowa sendiri yang telah mengarahkan mereka ke sana,” ucapnya dengan nada kesal.

Tenaga Ahli salah satu anggota DPR RI Dapil Sulsel 1 ini mengatakan bahwa ada indikasi praktek nepotisme dan maladministrasi di seleksi penerimaan pegawai tidak tetap ini karena ada berkas yang diterima dan ada berkas yang ditolak di hari dan ditempat yang sama.

“Padahal semua masyarakat indonesia terkhusus masyarakat Sulsel mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta pada rekrutmen pegawai tidak tetap di Kanwil BPN Sulsel,” cetusnya.

Hadrawi yang juga mantan Ketua BEM FIP UNM sangat menyesalkan atas adanya indikasi “permainan” di Kanwil BPN Sul-Sel, dan uniknya ada pegawai BPN yang marah bila dipertanyakan.

Saat kedatangan IMI untuk melaporkan Kanwil BPN Provinsi Sul-Sel ke kantor Ombudsman, diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bapak Subhan dan Salah satu asisten Ombudsman RI Dwi Adiyah Pratiwi.

“Kami menerima laporan dari lembaga Institut Makna Indonesia dan kami akan menindak lanjuti laporan tersebut paling lambat 14 hari kerja,” pungkas Dwi Adiyah, Rabu (11/1/2017).

Penulis : Irmawati Azis
To Top