Nasional

Senator Harap Pemerintah Pusat Utamakan Aspirasi Rakyat Papua

Ilustrasi.

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Anggota DPD dari Papua Barat, Filep Wamafma, berharap pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua, mengutamakan aspirasi rakyat Bumi Cenderawasih. Pemerintah telah menyatakan akan menampung 14 butir masukan revisi UU Otsus Papua dari dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB).

“Saya berharap pembahasan DIM dapat mengutamakan aspirasi rakyat Papua yang telah disampaikan melalui lembaga perwakilan daerah maupun pusat,” kata Filep, di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Filep mengaku sudah melihat DIM dari masing-masing Fraksi di DPR. Menurut dia, hal itu sangat sinergis dengan apa yang diusulkan DPD. Karena itu, ia memprediksi dalam pembahasan RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua tidak akan banyak perdebatan. Ia berharap pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri sebagai leading sector tidak akan mempertahankan sesuatu yang tidak akan menjawab substansi persoalan di tanah Papua.

“Tapi sebaliknya pemerintah juga mau mendengar aspirasi DPR. Saya juga berharap pemerintah dan fraksi di Pansus (panitia khusus) dan Panja (panitia kerja) DPR dapat memahami dinamika politik yang terjadi,” ujarnya.

Menurut dia, pembahasan DIM juga harus mampu mengakomodir kepentingan politik lokal dan politik nasional secara seimbang. Politik lokal Papua, kata dia, akan berpengaruh terhadap kepentingan politik nasional.

Filep mengatakan, Tim Kerja (Timja) Otsus DPD mengapresiasi sikap Pansus dan Panja Otsus DPR yang memberikan ruang penambahan pasal-pasal lain selain tiga pasal UU Otsus yang sebelumnya diajukan pemerintah. Menurut dia, Timja Otsus DPD telah meminta untuk menyatukan DIM yang diusulkan DPD untuk mempermudah pembahasan DIM RUU Otsus.

“Pandangan Umum dan DIM DPD RI telah memuat dan mewakili aspirasi dari berbagai lembaga di Papua, terutama untuk mengakomodir aspirasi rakyat Papua. Dengan demikian, UU Otsus Papua Jilid 2 yang akan dihasilkan nanti akan sesuai dengan harapan rakyat Papua,” imbuh Filep.

Pansus DPR revisi UU Otsus Papua telah menyepakati 21 DIM dengan Substansi Tetap. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 146 DIM yang sebelumnya telah diusulkan oleh seluruh fraksi.

“21 itu yang tetap dan disepakati ini kami sahkan secara kolektif semua pasal dan tidak boleh diulang-ulang lagi bahas ini setelah maju ke depan ya. Setuju? Dengan mengucapkan Bismillah saya sahkan 21 DIM substansi tetap,” kata Ketua Pansus, Komarudin Watubun dalam rapat kerja dengan pemerintah, Kamis (1/7/2021).

Selain mengesahkan 21 DIM tersebut, rapat kerja tersebut juga menyetujui DIM 1 sampai dengan DIM 5 untuk dirumuskan kembali oleh Timsus. Hasilnya nanti akan dibahas pada rapat kerja lanjutan yang rencananya digelar pada Senin (5/7/2021).

“Dalam pembahasan yang lebih mendalam nantinya pembahasan RUU Otsus Papua ini akan dilakukan berdasarkan klaster tanpa mengabaikan urutan nomor DIM. Sehingga, diharapkan pembahasan dapat dilakukan secara menyeluruh,” ungkap Komarudin.

Dalam rapat nanti, pihaknya tetap mendorong pemerintah tak hanya merevisi Pasal 34 mengenai dana Otsus dan Pasal 76 tentang pemekaran wilayah. Namun juga perlu merevisi pasal lain yang menjadi aspirasi masyarakat Papua.

“Ada banyak usulan terkait perkembangan yang terjadi, menuntut tidak hanya dua pasal itu,” ucap dia.

Tujuan revisi UU Otsus, kata dia, adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Untuk itu, pihaknya membuka ruang bagi semua pihak untuk membuat Papua lebih baik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, sebanyak 14 butir masukan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dalam revisi tersebut akan ditampung.

“Ada 14 butir masukan, kami tampung. Nanti akan diolah yang perlu diolah, kemudian ada yang sudah masuk di dalam RUU itu, ada yang nanti bisa disalurkan ke implementasi teknis dan sebagainya,” tutur Mahfud, Kamis (1/7/2021).

Mahfud menyatakan, komitmen untuk membangun masa depan tanah Papua yang aman dan sejahtera harus terus diperkuat. Hal itu sudah dia sampaikan saat menampung aspirasi DPRPB di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (30/6/2021).

“Jadi yang ditekankannya kesejahteraan, dan kesejahteraan itu akan tercapai kalau keamanan kita bangun dengan sebaik-baiknya,” pungkas Mahfud.

 

ant

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top