Nasional

Okky Asokawati : Pemerintah Belum Serius Tangani Gizi Buruk

Okkiy Asokawati, Anggta DPR Fraksi PPP/Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP

JAKARTA, EDUNEWS.ID- Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati mengungkapkan, saat ini pemerintah belum dianggap serius menangani persoalan gizi buruk di Indonesia.

Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP ini membeberkan, sesuai laporan Global Nutrition pada tahun 2016 menempatkan Indonesia berada di rangking 108 dunia atau di atas Laos (124) dan Timor Leste (132).

“Angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN seperti Thailanda (46) Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88), bahkan Kamboja (95). Capain ini sungguh memprihatinkan. Saya menyangsikan target pemerintah pada tahun 2019 tidak ada lagi gizi buruk di Indonesia. Karena kenyataannya saat ini Indonesia hanya di atas Laos dan Timor Leste,” katanya dalam keterangannya ke edunews.id, Jumat (27/1/2017).

Okky menuturkan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mestinya sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan gizi buruk ini harus secara konkret mengakselerasi kementerian dan lembaga yakni untuk mengkonkretkan target penghapusan permasalahan gizi buruk di Indonesia.

“Namun sayangnya, hingga dua tahun berjalan, belum ada langkah signifikan untuk mengatasi persoalan gizi buruk di Indonesia,” tuturnya.

Ia melanjukan, penyebab muculnya persoalan gizi buruk cukup kompleks. Mulai soal kemiskinan, edukasi dan budaya. Soal kemiskinan tentu menjadi masalah yang belum tuntas hingga saat ini. Terlebih melambungnya harga pangan akan menambah rentannya gizi buruk muncul di masyarakat. Dari sisi edukasi, pemerintah semestinya memasukkan kurikulum pendidikan yang tidak sekadar mengenalkan anatomi tubuh dan alat reproduksi saja.

“Namun lebih dari itu juga memberi pemahaman yang komprehensif soal fungsi dan permasalahan yang muncul di anatomi tubuh khususnya alat reproduksi,” katanya.

Penyebab lainnya gizi buruk muncul karena juga disumbang masih banyaknya anak remaja yang telah memiliki anak. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada tahun 2016 ditargetkan angka remaja yang memiliki anak 38/1.000. Namun yang terjadi, target tersebut meleset karena terdapat 48/1.000 yang memiliki anak.  Bahkan di Kalimantan Barat memiliki angka yang tinggi yakni 108/1.000 remaja.

” Olehnya itu kita meminta dan mendorong pada setiap pemda untuk memasukkan Kesejahteraan Keluarga pada NSPK ( Norma Standar Prosedur Kriteria). Agar hal ini menjadi perhatian dan political will dari pemerintah,” tutupnya.

RLS

To Top