Ekonomi

Pemerintah RI akan Rombak Kebijakan demi Memudahkan Investor Asing

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menjelang dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Group 20 (G-20), pemerintah menggelar Indonesia Round Table Business Meeting yang dilaksanakan di Osaka, Jepang.

Dalam pertemuan tersebut Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Dalam kesempatan itu, hadir pula 21 perusahaan Jepang, di antaranya Japan External Trade Organization (JETRO), Daihatsu Motor Co.LTD, Honda Motor Co.LTD, Marubeni Coorporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsui dan CO.LTD, Nippon Steel, Sumitomo Corporation, Toyota Tsuho Corporation.

Mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut mengatakan ekonomi Indonesia berkembang baik dalam lima tahun terakhir ini dengan pertumbuhan rata-rata 5%. Selain itu, kepastian hukum dalam investasi Indonesia sangat penting. Dia pun meyakinkan kemudahan investasi di Indonesia terus membaik setiap tahunnya.

“Kemudahan investasi Indonesia pasti lebih baik di masa lalu,” jelas Luhut dikutip dari situs setkab.co.id, Kamis (27/6/2019).

Luhut menegaskan agar investor tak perlu merasa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, proses investasi di Indonesia juga kian mudah saat ini.

Kemudahan Perpajakan

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyampaikan dengan pertemuan ini pengusaha Jepang diharapkan mampu meningkatkan investasinya di Indonesia. Hal itu, karena pasar Indonesia sangat besar dan juga strategis untuk menjadi hub bagi negara lain.

“Dalam memperbaiki iklim investasi kami terus memperbaiki kebijakan. Saat ini Presiden Jokowi terus meminta diperbaiki iklim investasi,” kata Sri Mulyani.

Di bidang perpajakan, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian yang dipimpinnya terus mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan dalam hal pajak.

Baca Juga :   Daftar Barang dan Jasa yang Tak Kena PPN 12%

“Fasilitas pertama yakni tax holiday untuk investasi baru terhadap 18 jenis sektor usaha, apakah itu petrokimia maupun elektronik,” tuturnya.

Jika melaksanakan training, lanjut dia, maka investor juga akan mendapat tambahan insentif pajak.

“Proses yang diberikan untuk tax holiday dan allowance akan sangat mudah jika sudah masuk dalam kategori tersebut. Saat ini sudah ada 289 triliun investasi baru,” ucapnya.

Selain tax holiday, kata Sri Mulyani, pemerintah juga menyiapkan Kawasan Berikat atau Industrial Zone dengan fasilitas yang telah diberikan pemerintah.

“Kami juga tentu melihat banyak perusahaan masuk di bidang finansial atau financial inclusion,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa bahan baku menjadi kunci dalam operasionalisasi industri.

“Pengembangan pelabuhan Merak menjadi kebutuhan untuk pengembangan industri,” ujarnya seraya menyampaikan adanya rencana pengembangan Pelabuhan Patimban.

dtk

Edunews.

Kirim Berita

Kirim berita ke email : [email protected][email protected]

ALAMAT

  • Jl. TB Simatupang, RT.6/RW.4, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Telepon : 021-740740  – 0817 40 4740

__________________________________

  • Graha Pena Lt 5 – Regus Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar Sulawesi Selatan 90234 Telepon : 0411 366 2154 –  0811 416 7811

Copyright © 2016-2022 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com