Nasional

‘Peras’ Masyarakat, Mahasiswa Makassar Tolak Kenaikan Biaya STNK

Diskusi Mahasiswa di Markas GAM Makassar

MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Gerakan Aktivis Mahasiswa ( GAM ) Makassar menolak keras PP No.60 Tahun 2016 tentang kebijakan pemerintah yang menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB.

GAM meminta kepada  Joko widodo agar tidak melegalkan peraturan tersebut dan Polri harus tegas mengurungkan niatan pemerintah tentang PP No.60 Tahun 2016, karena kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir golongan.

Mantan Panglima GAM Adhi puto Palaza pun mempertanyakan dasar yang sering membuat kebijakan hanya menjadikan rakyatnya sebagai sapi perahan.

“Pemerintah hari ini tidak lagi mempertimbangkan soal kesenjangan sosial masyarakat Indonesia tapi‎ lebih Mmngedapankan keuntungan Ssmata melalui pajak yang ujung ujungnya rakyat yang diperas.” ujar Adhi puto Palaza, Kamis (5/1/2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan pun mencapai dua hingga tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK kendaraan roda dua maupun roda tiga.

Peraturan lama, misalnya mengatur biaya Rp50.000, dalam peraturan baru tarif berubah menjadi Rp100.000. Sementara untuk roda empat, misalnya dari Rp75.000 menjadi Rp200.000.  Kenaikan Biaya STNK Perpanjang Daftar Kebijakan Jokowi Resahkan Masyarakat.

Kenaikan cukup signifikan terdapat pada item penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan. Misalnya, kendaran roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp80.000 naiknya menjadi Rp225.000. Kendaraan roda empat yang sebelumnya Rp100.000 kini dikenakan biaya Rp375.000.

Gerakan Pemuda mahasiswa Nasionalis (GAPEMNAS) Jhunaedi, juga menyoroti kebijakan rezim Jokowi tersebut. Menurutnya pemerintah sangat tidak jeli melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang saat ini sudah memprihatinkan.

” Kini justru semakin menguras ekonomi rakyat, belum lagi pungutan liar (Pungli) yang sangat marak,” katanya.

To Top