Ekonomi

Perempuan Buruh Migran, Absurditas Political Will Pemerintah

Gambar : Ilustrasi

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Gambaran kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang masih terus terjadi pada PBM dan Keluarganya membuktikan bahwa ratifikasi Konvensi Migran 90 tidak secara serius ditindaklanjuti pemerintah. Sistem penempatan buruh migran hingga hari ini masih mengacu pada UU No. 39/2004 yang selama ini justru menjadi sumber permasalahan di dalam sistem migrasi.

Hingga tahun 2016 ini, perkembangan legislasi pada perubahan UU No. 39/2004 belum mencapai kemajuan yang signifikan pada konteks perlindungan. “Lebih dari 12 tahun Negara membiarkan Perempuan Buruh Migran terus menjadi korban akibat lambannya proses pembahasan Revisi UU No.39 Tahun 2004,” tegas Koordinator Program Solidaritas Perempuan Nisaa Yura, di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Hal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan buruh migran belum menjadi agenda prioritas pemerintahan. Dari sisi substansi, beberapa pasal yang terdapat dalam DIM belum mencerminkan semangat implementasi UU No. 6/2012 Tentang Pengesahan Konvensi PBB 1990 Mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya dan UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW). Lemahnya political will pemerintah juga tercermin melalui keengganan pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Np.189 tentang Kerja Layak PRT.

“Pemiskinan struktural, diskriminasi gender dan lemahnya sistem perlindungan Buruh Migran mengakibatkan Perempuan Buruh Migran mengalami penindasan yang berlapis dan pelanggaran Hak Asasi Manusia,” Ujar Nisaa.

“Karenanya, menagih tanggung jawab negara untuk hadir, perlu terus dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap Perempuan Buruh Migran dan Keluarganya,” lanjutnya.

RLS

To Top