Hukum

Cegah Korupsi, KPK Awasi Dinasti Politik di Daerah

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dinasti politik yang memiliki potensi tinggi terjadi tindak pidana korupsi di daerah berdasarkan fakta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT).

“KPK memperhatikan serius terhadap dinasti politik,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, di Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Basaria menegaskan tak melarang adanya politik atau kepala daerah secara turun-menurun jika dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Intinya, apabila orang tua atau anak menjadi kepala daerah atau pejabat negara, tidak melakukan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Basaria menyatakan penyidik KPK akan menindak tegas pejabat negara maupun kepala daerah yang terlibat korupsi dengan menerapkan pasal pencucian uang untuk memiskinkan koruptor.

Dinasti politik menjadi sorotan publik usai KPK menangkap Wali Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Andriatma Dwi Putra, bersama ayahnya yang menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun.

Keduanya menjadi tersangka dugaan penerima suap dari pihak swasta untuk pendanaan kampanye pencalonan kepala daerah. Andriatma menggantikan Asrun sebagai Wali Kota Kendari yang telah bertahta selama dua periode atau 10 tahun.

Secara terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, menyatakan penangkapan calon raja kecil di daerah oleh KPK merupakan sebuah peringatan kepada para partai politik pengusungnya.

“Ini sebetulnya kepada siapa yang mencalonkan. Peringatan bagi siapa yang punya wewenang mencalonkan. Dalam posisi ini yang mencalonkan adalah partai politik,” katanya.

Dengan fakta tersebut, kata Hasyim, partai politik pengusung perlu melakukan evaluasi atas hasil proses rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan pihaknya.

To Top