Hukum

Kasus e-KTP, Demokrat Nilai Argumentasi Hasto Lemah dan Dangkal

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Argumentasi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi nyanyian Setya Novanto dalam sidang kasus KTP-el, pekan lalu, masih dipersoalkan kalangan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menilai argumentasi Hasto terkesan melempar kesalahan kepada Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu.

“Tidak ada korelasinya itu. Kasus penyelewengan baik itu korupsi, kolusi, maupun nepotisme itu dilakukan secara pribadi, sehingga kita tidak bisa memberikan justifikasi sembarangan bahwa ini terkait dengan pemerintahan yang memimpin,” ujar Agus di lobi Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Agus menegaskan, Argumentasi Hasto jelas tidak punya landasan kuat. “Menyebut-nyebut Partai Demokrat dan pemerintahan SBY begini kan jelas tidak memiliki argumentasi yang kuat, argumentasinya lemah, dangkal,” ucap Agus.

Pemerintah SBY ketika itu hanya menjalankan amanah UU yang mengatur penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. “Proyek ini kan amanah undang-undang, pemerintah sudah menjalankan sesuai UU yang jelas, kalau ada penyelewengan itu sudah jadi kewenangan KPK untuk mengusutnya,” ujar Agus.

To Top