Hukum

KPK Jangan Diintervensi!

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya mengabaikan permintaan pemerintah untuk menunda mengumumkan calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang menjadi tersangka korupsi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan KPK mesti mempertahankan sikap untuk konsisten memberantas korupsi meski ada dorongan dari pemerintah menghentikannya.

“KPK harus bekerja seusai dengan keyakinan yang mereka miliki. Jangan mau diintervensi oleh pemerintah,” katanya, di Jakarta, Selasa (13/4/2018). Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyatakan seharusnya pemerintah menawarkan solusi lebih elegan.

“Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat Perppu pergantian calon (kepala daerah) terdaftar bila tersangkut pidana. Daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup pada peristiwa pidananya,” ujar Saut.

Menurut Saut, sesuai UU, KPK tidak dapat menghentikan proses hukum jika pihaknya sudah mengantongi kecukupan alat bukti. “Yang begitu tidak baik buat angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat. Itu namanya membangun peradaban yang baik dan benar,” tegas Saut.

Sementara itu, Menko Polhukam, Wiranto, mengatakan pernyataannya yang meminta KPK menunda mengumumkan peserta pilkada serentak yang menjadi tersangka korupsi bukan sebuah paksaan, namun sebuah imbauan.

“Tapi kalau tidak mau ya silakan, namanya bukan paksaan, itu imbauan saja. Itu kan bentuk komunikasi jamin pilkada aman, tidak diwarnai kericuhan, tertib, dan lancar,” tegas Wiranto.

Wiranto menjelaskan usulan penundaan itu bertujuan agar tidak menimbulkan buruk sangka, tidak membuat KPK dituduh masuk dalam ranah politik. “Tujuannya baik, bukan untuk mencegah penindakan dan pengusutan semata,” ujar Wiranto.

To Top