Hukum

KPK Tetapkan Dua Calon Walikota Malang sebagai Tersangka

Walikota MALANG Moch Anton DAN Anggota DPRD MALANG Ya'qud Ananda Gudban

 

 

MALANG, EDUNEWS.ID – KPK menetapkan tersangka baru kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015. Jumlahnya 19 orang. Di antaranya, Walikota Moch Anton dan anggota DPRD Ya’qud Ananda Gudban.

Keduanya akan bertarung dalam pemilihan Walikota Malang tahun ini. Penetapan tersangka baru ini diketahui dari surat panggilan pemeriksaan yang dilayangkan KPK kepada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

“Ada 18 tersangka. Saya dikasih lihat penyidik ada 18 tersangka baru, yang jelas itu anggota dewan semua,” ungkap anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ribut Harianto di sela pemeriksaan di Markas Polres Malang.

Saat ditanya siapa anggota Dewan yang menjadi tersangka, Ribut menolak menyebutkannya. Ia berdalih tak ingat. Ribut tak mengelak pemeriksaan dirinya sebagai saksi untuk perkara yang menjerat para kole­ganya. “Itu saja ya,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Harun Prasojo mengaku datang ke Mapolres untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. “Saya dipanggil terkait adanya enam tersangka baru. Undangannya begitu,” ujarnya.

Dalam surat panggilan pemeriksaan,Harun akan diperiksa sebagai saksi perkara tersangka 6 anggota DPRD. Mereka adalah Suprapto, Zainuddin, Sahrawi, Salamet, Wiwik Hendri Astuti dan Mohan Katelu.

Lima dari enam nama itu adalah anggota Badan Anggaran DPRD Kota Malang. “Dugaannya menerimadan mengatur uang pokir (pokok pikiran) itu,” ungkap Harun.

Usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam, Harun ditanya mengenai aliran dana kepada DPRD. Termasuk mengenai janji dari Walikota Moch Anton agar pembahasan APBD Perubahan berjalan mulus.

Harun tak menampik sempat ditanya mengenai pemberian uang Rp15 juta hingga Rp25 juta kepada setiap anggota Dewan. “Ya kalau saya selama ini ngikutin kasus persidangan, masing-masing dapat pembagian hasil berupa cash. Antara itu besarannya,” sebutnya.

Harun juga dikorek dengan hubungan dengan enam tersangka. “Ditanya apa saya kenal mereka apa tidak. Saya dapat apa tidak, ya saya tidak tahu,” sebutnya.

Sebelumnya, politisi PAN itu sempat diperiksa sebagai saksi kasus ini. Penyidik pun memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Harun yang lalu.

“Saya disuruh baca BAP yang lalu-lalu juga. Apa ada keterangan saya yang berubah atau tidak. Itu yang bikin lama,” jelas Harun.

Juru bicara KPK Febri Diansyah belum bersedia mengung­kapkan tersangka baru kasus suap ini. “Statusnya sudah penyidikan. Tapi mengenai siapa tersangkanya, nanti akan disampaikan,” katanya.

Untuk mengumpulkan bukti, KPK menggeledah rumahpriba­di Walikota Malang Moch Anton dan rumah Ya’qud Ananda Gudban. “Kita kumpulkan bukti-bukti tambahan untuk melengkapi yang sudah ada,” ujar Febri.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2017 lalu, KPK pernah menggeledah ruang kerja Walikota, ruang Sekretaris Daerah Wasto, dan ruang Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pihak yang ditetapkan pertama kali sebagai tersangka kasus suap ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono dan Ketua DPRD M Arief Wicaksono. Jarot memberikan uang Rp700 juta kepada Arief agar rapat pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun 2015 berjalan mulus.

To Top