JAKARTA, EDUNEWS.id--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengemukakan bahwa sistem politik Indonesia yang pada masa kemerdekaan dibangun secara cerdas dan modern.
Politik masa itu memadukan perspektif individual liberal dengan perspektif komunal sosial khas Indonesia telah berhasil dirumuskan dalam konstitusi UUD 1945 secara baik oleh para pendiri bangsa.
“Kini melalui dinamika politik yang liberalistik dan transaksional, efektifitas sistim politik telah dirusak melalui praktik politik uang yang secara sistemik atau disebut merusak legal structure politik ketatanegaraan Indonesia,” kata Mahfud MD saat membedah buku yang ditulis pemikir muda Ubedilah Badrun dengan judul ” Sistem Politik Indonesia : Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif” di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis (11/8/2016).
Oleh karenanya, menurut Mahfud, buku yang ditulis oleh Ubedilah Badrun mampu menjawab tantangan rusaknya sistem perpolitikan kita saat ini.
“Persoalan legal structure politik ketatanegaraan kita patut menjadi perhatian agar solusi Ubedilah Badrun untuk membangun sistem politik Indonesia yang efektif menjadi kenyataan,” Demikian Mahfuzd MD saat memberikan pandanganya tentang buku karya Ubedilah Badrun.
Problem utama sistem politik Indonesia saat ini adalah insentif yang tinggi yang merusak sistem politik dari tahap input, proses, maupun output politik. Ini terjadi karena dominannya para oligarku disekeliling sistem politik Indonesia. Sistem politik bisa efektif jika meminimalisir para oligarki, dan disaat yg sama membentuk civil society yang kuat.
“Itulah spirit negara Republik atau respublika, bukan negara resprivata,” ujar Robertus Robet saat menjadi pembedah dalam peluncuran buku Ubedilah Badrun berjudul ” Sistem Politik Indonesia : Kritik dan solusi Sistem politik efektif ” pada 11 Agustus lalu.
Terkait kehadiran buku ini, Mahfuzd MD mengemukakan bahwa perjalanan sejarah bangsa kita menunjukan fakta bahwa sistem politik kita selalu berubah melalui proses eksperimentasi yang belum selesai. Belum ada satu sistem pun yang dianggap sebagai sistem yang sejalan dengan ideologi negara Pancasila. Setiap sistem selalu dikritik dan diganti untuk kemudian dikritik lagi.
“Buku karya Ubedilah Badrun ini merupakan evaluasi, kritik dan tawaran solusi untuk sistem politik yang berlaku saat ini agar kedepannya menjadi lebih baik. Kelebihan buku ini terletak pada kapasitas penulisnya yang menguasai perspektif politik dan konstitusi sebagai dasar penataan politik,” jelasnya.
Sementara Robertus Robert mengomentari bahwa karya Ubedilah Badrun ini kembali menegaskan pentingnya pemerintahan yang efektif sebagai salah satu cara untuk menjamin kelestarian demokrasi.
Berbeda dengan kebanyakan pandangan institusionalis, Ubedilah Badrun menekankan syarat syarat normatif dengan basis pengalaman empirik Indonesia sebagai dasar untuk membentuk suatu pemerintahan demokratis yang efektif.
Menurut Ubedilah Badrun yang juga pengajar Sistem Politik Indonesia di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sistem politik Indonesia saat ini berjalan tidak efektif.
“Ketidakefektifan sistem politik ini setidaknya terlihat pada 3 hal utama,” katanya.
Pertama, dari segi kapabilitas sistem politik. Kapabilitasnya rendah, dari kapabilitas ekstraktif, regulatif, distributif, simbolik, responsif sampai kapabilitas internasionalnya.
“Kedua, dicermati dari input, proses maupun output politiknya yang tidak mengarah pada pencapaian tujuan negara secara sistemik,” jelasnya.
Ketiga, dilihat dari infra struktur politik dan supra struktur politiknya. Infra struktur politik belum mampu memproduksi sumberdaya politik profesional yang unggul dan memiliki integritas.
“Pada saat yang sama supra struktur politik mempertontonkan praktik politik yang tidak efektif, transaksional dan oligarkis. Demikian disampaikan Ubedilah Badrun ditengah – tengah peluncuran bukunya di UNJ, Jumat (11/8/2016).
