Hukum

Tjahjo Pastikan Pemerintah tak akan Intervensi KPK

 

 

YOGYAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, prinsipnya pemerintah menghormati apapun langkah yang dilakukan penegak hukum. Dan, tak mungkin pemerintah akan mengintervensi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, masing-masing instansi lembaga ada protapnya masing-masing.

“Saya punya SOP/standar operasional prosedur- nya, kan juga sulit. Saya kira kami tidak bisa mengintervensi,” kata Tjahjo di Yogyakarta, Selasa (13/3/2018).

Menjawab pertanyaan wartawan terkiat rencana KPK mengumumkan status tersangka terhapa calon kepal daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Yang pasti, lanjut Tjahjo, pemerintah mendukung langkah siapa pun yang ingin memerangi praktik politik uang.

Pilkada tahun ini, harus jadi pesta demokrasi yang bermartabat. Bebas dari politik uang, ujaran kebencian, fitnah dan hoax. Dan, yang harus dikedepankan adu program dan gagasan.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengungkapkan dalam waktu dekat akan kembali mengumumkan calon kepala daerah yang akan jadi tersangka. Tentu saja warning bos komisi anti korupsi itu cukup mengagetkan.

Karena memang tak seperti biasanya. Tak pelak, pernyataan Agus pun membuat publik bertanya- tanya siapa gerangan calon kepala daerah yang akan jadi pesakitan KPK. Lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pun angkat suara.

Wiranto menyarankan KPK, tidak mengumumkan status tersangka calon kepala daerah saat tahapan Pilkada berlangsung. Atau dalam kata lain, Wiranto menghimbau KPK menunda dulu pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka.

Memang, kata Tjahjo, kepolisian dan kejaksaan telah mengeluarkan kebijakan, untuk menunda proses hukum calon kepala daerah sampai Pilkada selesai. Tapi, KPK tidak mengeluarkan kebijakan yang sama. Dan, pemerintah tak mungkin mencampur urusan KPK. Karena ini terkait dengan standar operasional prosedur sebuah lembaga.

Terkait pernyataan Menkopolhukam itu sendiri, menurut Tjahjo, itu sebatas himbauan. Karena himbauan, bisa saja tak diikuti. Jadi, bukan intervensi. Tjahjo menambahkan, maraknya OTT atau operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, bukan karena sistemnya yang salah. Tapi ini lebih pada perilaku masing-masing orang.

Tjahjo juga enggan menanggapi temuan PPATK yang menyebut ada aliran dana mencurigakan terkait calon kepala daerah. Menurutnya, yang berhak menelusuri aliran dana mencurigakan itu adalah KPK. “PPATK juga bisa mengungkapkan itu kalau mendapatkan permintaan dari penegak hukum,” katanya.

To Top