MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Aliansi Mahasiswa Rakyat Miskin Kota hingga saat ini masih gencar melakukan protes terkait isu penghapusan BBM bersubsidi. Terbaru, sebanyak 10 orang perwakilan OKP yang tergabung dalam aliansi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (3/1/2022).
Ketua Umum HMI MPO Makassar, Akbar, setelah mengikuti RDP menyampaikan bahwa Pemprov, dalam hal ini Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Sulsel mengaku keliru atas SE Gubernur nomor 541/9241/DESDM tentang Dukungan Kebijakan Program Langit Biru (PLB).
“Dinas ESDM mengaku keliru atas SE tersebut karena belum dikoordinasikan betul ke seluruh Kota dan Kabupaten. Oleh karena itu akan dievaluasi,” terangnya, Senin (3/1/2022). Beberapa perwakilan OKP yang mengikuti RDP juga menerangkan hal serupa, seperti BEM FH UH dan Permahi Makassar.
Di lain sisi, Dinas ESDM Sulsel meluruskan kembali pernyataan tersebut bahwa sebenarnya SE Gubernur tidak keliru karena sifatnya hanya menginformasikan kepada kabupaten dan kota. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kabupaten/kota yang sudah terlebih dahulu mendukung dan menjalankan PLB sebelum dikeluarkannya SE tersebut.
“Kalau saya sih tidak menganggapnya keliru. Buktinya Pemkot Makassar sudah terlebih dahulu mengeluarkan surat dukungan PLB itu. 22 kabupaten dan kota lainnya juga begitu. Jadi bisa dibilang SE itu tidak mempengaruhi apa apa. Kembali lagi pada kabupaten dan kota,” terang Jamaluddin selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi DESM Sulsel saat dimintai tanggapan oleh edunews.id, Selasa (4/1/2022).
Terkait isi SE tersebut, kata Jamaluddin, tidak untuk mendukung penghapusan BBM bersubsidi. Dia mengatakan bahwa sebelumnya pihak pertamina lah yang secara sepihak melakukan kunjungan ke kabupaten dan kota untuk minta dukungan terkait PLB tanpa melalui Pemprov.
“Jadi Pertamina sudah keliling minta dukungan. Terakhir baru ke Pemprov dan menyampaikan bahwa ada BBM yang lebih ramah dan harganya terjangkau. Apalagi saat itu Makassar sudah terlebih dahulu menjadi pilot project PLB. Pemprov sendiri hanya mendukung BBM yang ramah dengan harga terjangkau yang dijanjikan pertamina,” ujarnya.
Sayangnya, hingga saat ini masyarakat banyak yang mengaku kesulitan secara ekonomi karena harga BBM yang tinggi. Untuk itu, Jamaluddin akan mengadakan evaluasi agar kuota BBM premium yang sudah ditentukan bisa segera disalurkan.
“Pemprov bukan mendukung untuk menghapuskan premium. Buktinya kita sudah mengusulkan 1.015.707 Kiloliter (KL) premium, tetapi keputusannya cuma dapat 497.314 KL. Nah saat ini kita fokus ke situ saja. Bagaimana kuota premium untuk tahun 2022 itu segera didistribusikan,” pungkasnya.
