Regulasi
-
73Pakar Kebijakan Publik Unhas Sebut Perda Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Perlu Evaluasi
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pakar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Amril Hans, menyebut Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 perlu dievaluasi kembali. Pasalnya,...
-
91Dinilai Membuat Kegaduhan, PB HMI Minta Jokowi Evaluasi Menag Yaqut
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) melalui siaran pers meminta Jokowi mengevaluasi Menteri Agama...
-
80Kritik Aturan JHT, PB HMI MPO Minta BPK dan DPR Bentuk Pansus
JAKARTA, EDUNEWS.ID – PB HMI MPO mengkritik Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran...
-
113Ancaman Omicron, Begini Aturan PTM dari Menkes!
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang telah berjalan 100% di Jakarta terjadi di tengah kasus Covid-19 yang meningkat akibat Omicron. Menteri Kesehatan...
-
125Demo Depan Kantor DPRD Sulsel : Cabut UU Ciptaker, Hidup Buruh !
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Saat ini, Aliansi Perjuangan Rakyat (Alpar) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jumat (14/1/2022). Aliansi terdiri...
-
504Sosiolog Unhas Sebut Penghapusan BBM Bisa Perlebar Kesenjangan Sosial
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Sosiolog Universitas Hasanuddin, Muhammad Adnan Kasogi, menyebut langkah pemerintah yang ingin menghapuskan BBM Premium dan Pertalite akan berdampak pada...
-
1044 Isu yang Diangkat Kemendikbudristek dalam Presidensi G20
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Pada tahun 2022 ini, Indonesia memegang presidensi dalam G20, sebuah forum kerja sama internasional yang terdiri dari 19 negara utama dan...
-
191Pakar Kebijakan Publik Unhas : Subsidi Harus Sepaket Antara Data dan Kebijakan
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Di awal tahun 2022 ini, baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah masih menunggu keputusan terkait teknis penyaluran berbagai subsidi pemerintah,...
-
148Mendikbudristek Nadiem Perintahkan Kampus se-Indonesia Bentuk Satgas PPKS
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Mendikbudristek ) Nadiem Anwar Makarim meminta agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk...
-
115
Kisruh BBM Subsidi, Pakar Kebijakan Publik Unhas Tekankan Pengawasan Implementasi
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pakar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Amril Hans, menekankan perlunya pengawasan lebih di ranah implementasi terkait BBM bersubsidi yang ditetapkan...
-
138PERHAPI Sultra Kritik Subsidi BBM yang Tidak Tepat Sasaran
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Juru Bicara PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) Sulawesi Tenggara, Ahmad Faisal, menyebut BBM bersubsidi belum disalurkan secara tepat sehingga...
