JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ganjar Pranowo kini mengambil sikap terkait dugaan Pilpres 2024.
Ganjar mendorong penggunaan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024.
Tak main-main, Partai PDIP akan memimpin usulan hak angkat tersebut.
Menurut Ganjar, hak angket DPR menjadi salah satu upaya meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu.
Dia menginginkan PDIP dan PPP yang berada di DPR mengusulkan hak angket.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024).
Ganjar menyebut usulan penggunaan hak angket sudah disampaikannya dalam rapat kordinasi TPN Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024 lalu.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan dengan matang.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” jelas Ganjar.
Kendati begitu, dia mengakui usulan tersebut membutuhkan dukungan partai lainnya.
“Jika PDIP, PPP, NasDem, PKS, serta PKB sepaham maka penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. “Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” tutup Ganjar.
