MAROS, EDUNEWS.ID – Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Maros. Senin (26/2/2024).
Penandatanganan kerjasama dilakukan di lapangan upacara Pemkab Maros dan disaksikan langsung oleh Bupati bersama puluhan kepala desa.
Kerjasama yang dimaksud terkait rencana Departemen Ilmu Administrasi Unhas mengembangkan Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik.
Terdapat 3 desa yang dijadikan lokasi dan fokus kerjasama, yaitu desa Pajukukang, Rompegading, dan Tenrigangkae.
“Kita tidak hanya akan kerja di kampus, tapi juga di desa. Muatan empirik di desa dibutuhkan dosen dan mahasiswa,” ujar Ketua Departemen Ilmu Administrasi, Prof Alwi, dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa pihaknya bersama pemerintah desa akan fokus pada pemetaan spasial (land use, lanskap, tenurial, dll).
“Kami merencanakan mengembangkan sistem administrasi spasial desa yang diintegrasikan dengan data sosial desa, seperti data SDGs,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prof Alwi memastikan bahwa kerjasama ini bersifat sistematis dan jangka panjang.
“Kerjasama ini lebih sistematis dan jangka panjang sehingga di dalamnya nanti akan ada juga proses Monev,” tuturnya.
Bupati Maros, Chaidir Syam, pun berharap agar kerjasama ini dapat berkembang dan memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat desa.
Selanjutnya, Kepala Dinas PMD Maros, Idrus, menjelaskan sejumlah kebutuhan desa desa di Maros saat ini.
Pertama, terkait kebijakan bupati yang mengatur Kawasan Pedesaan. Salah satu yang telah didiskusikan adalah kawasan maritim (desa Pajukukang dan sekitarnya) serta kawasan perhutanan (Rompegading dan sekitarnya).
Kedua, terkait pemanfaatan data Sustainable Development Goals (SDGs) desa yang terdiri atas 18 poin.
“Hingga saat ini belum rampung pendanaannya. Rata rata desa di Maros masih di bawah 50% terdata,” beber Idrus.
Selain itu, sambungnya, ada juga kebutuhan pasca data terkumpul, yakni bagaimana kepala desa dan perangkatnya membaca serta menganalisis data tersebut untuk perencanaan pembangunan desa.
Ketiga, terkait komunitas atau masyarakat hukum adat di Maros yang sedang dalam proses penataan dan pemberdayaan.
“Ada beberapa desa yang komunitas adatnya masih eksis dan terjaga. Saat ini, masyarakat adat di Maros membutuhkan pemberdayaan agar nilai nilai luhur dan pengetahuan lokal tidak hilang,” paparnya lagi.
Keempat, mengenai pengembangan administrasi desa berbasis digital di mana Pemda menargetkan membawa beberapa desa ke level desa informatif.
Menurutnya, kebanyakan desa di Maros saat ini masih pada kategori “cukup” bahkan “kurang”.
Kelima, perlunya pendataan spasial desa, selain data sosial yang selama ini sudah banyak dihimpun.
“Saat ini Bagian Topografi Kodam akan membantu Pemda Maros merampungkan peta batas desa di 49 desa,” tukasnya.
Terakhir, yakni terkait manajemen lanjutan untuk pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah berbadan hukum.
Seperti diberitakan sebelumnya, kerjasama ini berangkat dari gagasan pengadaan laboratorium masyarakat (community laboratorium) yang menjadikan desa sebagai objek pengembangan kajian administrasi publik.
Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori, tetapi juga terampil dalam pengaplikasiannya.
Gagasan tersebut diiringi semangat untuk membantu pengembangan kelembagaan desa demi kemandirian dan pencapaian agenda SDGs di desa.
Adapun kerjasama yang baru saja ditandatangani tertuang dalam dokumen berupa Memorandum of Agreement (MoA).
(**)
