MAKASSAR, EDUNEWS.ID – KontraS Sulawesi bersama Perludem resmi luncurkan laporan hasil Audit Sosial, pada Minggu (31/3/2024), tentang kebijakan Pemprov Sulsel terhadap masyarakat Pulau Lae-lae.
Anra Bau selaku warga Pulau Lae-lae turut menanggapi hasil audit. Ia mendukung hingga membenarkan Audit Sosial yang dilakukan oleh KontraS dan Perludem.
“Sangat-sangat benar karena apa yang terjadi di lapangan, di Pulau Lae-lae itu (sudah sesuai) seperti yang dipaparkan oleh Pak Iqbal,” tutur Daeng Bau, nama sapaannya, ke edunews.id di Sekretariat KontraS Sulawesi, BTN Agraria, Kota Makassar, usai Peluncuran Laporan Audit Sosial dan Diskusi Publik.
Daeng Bau bersama warga lainnya menegaskan penolakannya terhadap reklamasi. Tegasnya penolakan ini karena reklamasi, kata Daeng Bau, berpotensi mengganggu kesejahteraan para warga khususnya nelayan.
“Sebab kehidupan kami sebagai nelayan terancam apabila ada yang namanya reklamasi. Apalagi iming-imingnya rencananya pemerintah itu yang ingin mereka reklamasi itu wilayah tangkap kami sebagai nelayan, di mana (itu adalah) tempat kami mencari (penghasilan untuk) hidup,” keluhnya.
Diskusi Publik Hasil Audit Sosial. Sumber: Dok. Pribadi.
Audit Sosial ini, kata Al-Iqbal dari KontraS, menyelidiki kebijakan Pemprov tentang proyek reklamasi. Baik itu Center Point of Indonesia (CPI), maupun rencana reklamasi di pesisir Pulau Lae-lae.
“Semisal penetapan lahan pengganti reklamasi yang (dari) CPI dipindahkan ke Pulau Lae-lae, apakah itu dengan sepengetahuan warga melalui sosialisasi ataupun apa? Pasca-kami cek, ternyata tidak berdasarkan sepengetahuannya warga. Itu yang kita mau cek,” ucap Iqbal ke edunews.id.
Audit Sosial ini, jelas Iqbal, menyelidiki tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan proyek reklamasi di Pulau Lae-lae. Selain itu, audit ini juga menyelidiki keterlibatan hingga seberapa besar kebutuhan warga terhadap reklamasi ini.
Penyelidikan ini melalui dua tahap, yakni pra-audit dan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung. Pra-audit adalah proses pemetaan aktor-aktor berkepentingan dalam proyek reklamasi.
“Ternyata pemain kuncinya ini yang memiliki kekuatan tinggi dan kepentingan tinggi itu ada dua (yakni) Pemprov (Sulsel) dan masyarakat (Pulau Lae-lae),” tambah Iqbal.
Yang dimaksud Iqbal yakni Pemprov berkepentingan untuk mengadakan reklamasi yang kedepannya akan dijadikan aset milik pemerintah. Sedangkan masyarakat Pulau Lae-lae berkepentingan untuk mempertahankan ruang hidup.
