JAKARTA, EDUNEWS.ID – Spekulasi mengenai perombakan kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menghangat. Meskipun Presiden pada 15 Juni 2025 sempat menyatakan “Saya tidak ada rencana mau reshuffle… tim saya bekerja dengan baik,” namun desas-desus di kalangan politik dan media terus berembus kencang, menyoroti sejumlah nama menteri dan performa kabinet secara keseluruhan.
Isu reshuffle menjadi perbincangan utama pasca-pertemuan intens antara Presiden Prabowo dengan beberapa tokoh politik, serta evaluasi terhadap kinerja kementerian di tengah berbagai dinamika nasional.
Sinyal dari Istana dan Kinerja Menteri
Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo telah memberikan sinyal tegas bahwa ia tidak akan ragu untuk mencopot menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.
“Jika ada yang tidak bekerja sesuai target, pasti akan ada evaluasi,” ujar seorang sumber di lingkaran Istana.
Beberapa pengamat politik juga berpendapat bahwa perombakan kabinet diperlukan untuk memastikan visi dan misi Presiden dapat terealisasi secara maksimal, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan.
Nama-nama yang Kerap Disebut dalam Pusaran Isu
Meski belum ada konfirmasi resmi, beberapa nama menteri kerap disebut-sebut dalam bursa reshuffle, baik karena kinerja yang disorot maupun karena polemik yang muncul di publik:
Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
Nama Bahlil menjadi salah satu yang paling sering disebut terkait isu reshuffle. Ini tak lepas dari polemik seputar izin tambang nikel di Raja Ampat yang mendapat sorotan langsung dari Presiden, serta rekomendasi pembatalan disertasinya oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Meskipun Bahlil telah membantah beberapa tudingan, tekanan publik dan politik terhadapnya cukup besar.
Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi dan UKM/mantan Menkominfo)
Budi Arie sempat menjadi sorotan publik saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, terutama terkait penanganan isu judi online dan beberapa kebijakan lainnya. Kini, sebagai Menteri Koperasi dan UKM, kinerja dan adaptasinya di kementerian baru juga bisa menjadi bahan evaluasi.
Beberapa Menteri Lain yang Dikaitkan dengan Koalisi Baru
Isu reshuffle juga kental dengan dinamika politik terkait kemungkinan masuknya partai-partai baru ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Spekulasi mengarah pada potensi penambahan atau pergeseran posisi untuk mengakomodasi representasi partai politik yang ingin bergabung.
Reshuffle Pertama Sudah Terjadi, Sinyal Lanjutan?
Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah melakukan reshuffle pertama pada Februari 2025. Saat itu, ia mengganti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikti). Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto sebagai Menteri Diktisaintek. Pergantian ini disebut-sebut terkait kontroversi dan rekomendasi Dewan Guru Besar UI terkait disertasi Satryo. Selain itu, beberapa kepala badan juga turut dilantik.
Kecepatan reshuffle awal ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak ragu untuk mengambil tindakan jika ada kebutuhan untuk penyegaran atau penyesuaian tim.
Prerogatif Presiden, Penantian Publik
Hingga saat ini, keputusan akhir mengenai reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai hak prerogatifnya. Publik dan para pengamat terus menanti pengumuman resmi dari Istana Kepresidenan, yang biasanya disampaikan langsung oleh Presiden atau juru bicaranya. Apapun keputusannya, diharapkan perombakan kabinet, jika terjadi, akan membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
