JAKARTA, EDUNEWS.ID Program ambisius “Sekolah Rakyat” resmi diluncurkan pemerintah hari ini, Senin (14/7/2025), setelah sukses melewati uji coba pada 9-10 Juli lalu. Inisiatif strategis ini bertujuan menyediakan akses pendidikan yang lebih luas, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025.
Progres Tahap 1A: 63 Sekolah Siap Fungsi, Didominasi Jawa
Pada tahap 1A, sebanyak 63 Sekolah Rakyat mulai dioperasikan. Keberhasilan ini didukung oleh rampungnya renovasi fisik bangunan sekolah yang sudah ada hingga 100%. Mayoritas sekolah yang diresmikan berada di Pulau Jawa dengan 34 sekolah, disusul 13 sekolah di Sumatera, 8 sekolah di Sulawesi, 3 sekolah di Kalimantan, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, serta masing-masing 2 sekolah di Maluku Utara dan Papua.
“Semua pekerjaan Tahap I sifatnya renovasi dan ditargetkan seluruhnya selesai akhir Juli 2025,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam keterangan resminya, beberapa waktu yang lalu.
Secara total, pemerintah menargetkan akan mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat hingga akhir tahun ini untuk menampung siswa tahun ajaran baru 2025/2026.
Kementerian Sosial turut berperan aktif dengan menerbitkan Keputusan Menteri Sosial bernomor 126/HUK/2025. Keputusan ini mengamanatkan tiga lokasi di Jakarta menjadi titik rintisan: Sentra Handayani, Sentra Mulya Jaya, dan Pusdiklatbangprof Kemensos Margaguna.
Selain itu, sebanyak 13 lokasi lainnya di Jawa Barat juga ditetapkan sebagai titik rintisan, meliputi: STPL Bekasi; Sentra Phalamarta Sukabumi; Sentra Abiyoso Cimahi; PSBR UPT Dinas Sosial Cibabat; Sentra Wyataguna Bandung (Padjajaran dan Cisarua Lembang); Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung; Sentra Galih Pakuan Bogor; Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong; SMPN 18 Kota Cirebon; Balai Diklat Kesejahteraan Sosial Bandung Lembang; UPTD Balai Latihan Kerja di Sumedang; serta fasilitas di Kompleks SOR Jalak Harupat.
Renovasi bangunan-bangunan ini sebagian besar berasal dari aset sejumlah sentra-sentra milik Kementerian Sosial, aset Pemerintah Daerah (Pemda), dan Perguruan Tinggi, menunjukkan sinergi antarlembaga pemerintah.
Target 300 Unit Sekolah PermanenMenteri PU Dody Hanggodo juga mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II (permanen) yang saat ini sedang disiapkan. Tahap ini akan menggunakan lahan yang disiapkan Pemerintah Daerah sekitar 5-10 hektare dan direncanakan selesai untuk tahun ajaran 2026/2027. Sekolah Tahap II diestimasikan dapat menampung hingga 1.000 siswa, dengan siswa Tahap I akan dipindahkan ke lokasi ini.
Secara keseluruhan, Presiden Prabowo menargetkan total 300 unit Sekolah Rakyat akan dibangun menggunakan anggaran negara dalam waktu tiga tahun berturut-turut. Namun, pemerintah juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk turut serta melalui program Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Dody juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat akses pendidikan berkualitas.
“Rencananya seperti itu. Jadi setiap tahun akan ada 200 Sekolah Rakyat. Bukan hanya 100, tetapi 200 unit. 100 dari swasta, 100 lagi dari kita, APBN,” tutur Dody, awal Mei lalu. (**)
