JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menjadi hambatan krusial bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berupaya memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Catatan riwayat kredit, khususnya dari pinjaman daring (pinjol) dan layanan buy now pay later(BNPL), terbukti mempersempit peluang persetujuan KPR subsidi.
Ketua Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, secara transparan menyampaikan bahwa meskipun minat publik terhadap KPR FLPP sangat tinggi, tingkat persetujuan oleh perbankan masih berada pada level rendah.
“Setelah dilakukan pengecekan pada SLIK OJK, banyak calon debitur yang riwayatnya masih nyantol karena buy now pay later dengan saldo belum lunas, atau keterlibatan dalam pinjaman daring yang saat ini sangat mudah diakses. Ini menjadi tantangan luar biasa yang kita hadapi,” jelas Heru dalam Sarasehan BP Tapera di Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Heru berpendapat, jika tidak ada catatan kredit yang memberatkan dari berbagai bentuk pinjaman tersebut, potensi lolos verifikasi perbankan akan jauh lebih besar bagi banyak individu. Ia menggarisbawahi paradoks antara tingginya permintaan KPR subsidi dengan tingginya pula hambatan yang muncul dari kebiasaan konsumsi finansial digital.
Meskipun SLIK menjadi batu sandungan, realisasi penyaluran FLPP atau rumah subsidi menunjukkan peningkatan. Per 16 Juli 2025, total 129.773 unit rumah telah tersalurkan. Profesi seperti buruh, guru, dan tenaga kesehatan mendominasi daftar penerima manfaat program ini.
Data realisasi periode 1 Januari hingga 16 Juli 2025 menunjukkan peningkatan signifikan 50,98 persendibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk semester I 2025, angka penyaluran mencapai 120.976 unit, atau naik 44,5 persen dari periode yang sama di tahun 2024.
“Pertumbuhan realisasi triwulan I tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan signifikan sebesar 1.173,8 persen. Namun, triwulan II mengalami penurunan 15,6 persen, terkait dengan perubahan prioritas masyarakat karena peringatan hari raya keagamaan,” imbuh Heru melalui keterangan tertulisnya.
Temuan ini menegaskan perlunya edukasi finansial yang lebih intensif kepada masyarakat, terutama terkait dampak riwayat kredit pada akses pembiayaan perumahan. OJK dan BP Tapera diharapkan dapat mencari solusi inovatif agar SLIK tidak lagi menjadi tembok penghalang bagi masyarakat yang berhak mendapatkan rumah subsidi. (**)
