JAKARTA, EDUNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto hari ini mengumpulkan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Negara.
Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta perwakilan dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Agendanya mencakup respons terhadap isu publik yang tengah hangat dan persiapan menjelang rapat kabinet.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, tiba di Istana dan mengonfirmasi bahwa pertemuan dengan Presiden telah dijadwalkan sejak lama.
“Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin kepada awak media, Ahad (31/8/2025).
Senada dengan Cak Imin, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), juga terlihat hadir mewakili Ketua Umum AHY yang berhalangan hadir karena sedang dalam perjalanan kembali dari Tiongkok. “Saya mewakili Mas AHY… saya belum tahu topiknya mengenai apa,” ujar Ibas.
Kehadiran para pimpinan partai ini menunjukkan koordinasi yang terus berjalan antara Presiden dengan partai-partai pendukungnya, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Di tengah kumpulnya para petinggi partai, isu tunjangan anggota DPR menjadi salah satu topik utama yang disinggung oleh Muhaimin Iskandar dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Keduanya kompak menanggapi kritik keras masyarakat yang menuntut evaluasi tunjangan tersebut.
Cak Imin menyatakan bahwa sorotan publik ini harus menjadi momentum bagi para pemangku kebijakan untuk introspeksi. “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga saya kira, baik legislatif maupun eksekutif, untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” tegasnya.
Cak Imin secara spesifik menekankan perlunya evaluasi tunjangan rumah dan semua kebijakan yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. “Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi,” tambahnya.
Edhie Baskoro Yudhoyono juga memberikan tanggapan serupa. Ia menyatakan bahwa Partai Demokrat setuju dengan tuntutan publik untuk menghentikan atau membatalkan tunjangan yang dinilai tidak tepat. “Tentu kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” jelas Ibas.
