Nasional
-
1.1KMA Tolak Kasasi Ustaz Alfian Tanjung
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Ustaz Alfian Tanjung terkait kasus ujaran kebencian terhadap Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias...
-
1.1KBacaleg Muda di Sulsel Pilih Partai NasDem untuk Wujudkan Perubahan
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Partai NasDem menunjukkan jika parpolnya bukan sekedar diisi oleh kalangan dewasa atau orang-orang tua. Melainkan cukup diminati oleh...
-
1.3KPemuda Muhammadiyah apresiasi Gubernur Anies Segel Reklamasi Pulau D
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bidang Lingkungan hidup dan kehutanan, Andi Fajar Asti mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta,...
-
1.1KPresiden Jokowi akan Bertemu Amien Rais, Dimana ?
JAKARTA, EDUNEWS.ID- Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo saat ini sedang bersiap mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan Amien...
-
1.2KDinonaktifkan Gara-gara Bicara Khilafah, Begini Ungkapan Kekecewaan Guru Besar Undip
SEMARANG, EDUNEWS.ID- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Suteki kecewa dan merasa diperlakukan tak adil karena dinonaktifkan dari jabatannya setelah dia bicara soal...
-
1.9K
Kepala BIN Benarkan ada Masjid dan Pesantren yang Terpapar Paham Radikalisme
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan membenarkan ada masjid atau rumah ibadah dan pondok pesantren yang terindikasi terpapar...
-
1.1K
Komnas HAM: Larangan Mantan Napi Koruptor untuk Caleg tidak Melanggar HAM
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah menyatakan tidak ada indikasi pelanggaran hak asasi andai mantan narapidana korupsi dilarang menjadi calon anggota legislatif...
-
1.1K
Begini Teknis Penerapan Larangan Caleg Mantan Koruptor
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menjelaskan teknis penerapan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi....
-
1.0KMendagri dan Kemenkumham Sepakat Tolak PKPU Soal Mantan Koruptor
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai yang berwenang untuk mencabut hak politik seseorang adalah ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. Tanpa...
-
1.1KUstadz ini Nilai Membuka Keburukan Jokowi adalah Nahi Mungkar
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Mengungkap keburukan pemerintah bukan bagian dari ghibah, melainkan bagian dari perbuatan nahi mungkar atau memerangi kemungkaran. Begitu...
-
1.1KPilwalkot Makassar, Partai Perindo Galakkan Sosialisasi Kolom Kosong
MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Partai Perindo kembali menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat, untuk memilih kolom kosong pada pencoblosan Pilwalkot Makassar, 27 Juni mendatang. Dikomandoi langsung...
-
788Menko Luhut : Indonesia Berharap Output IMF-WB Signifikan Bagi Ekonomi Dunia
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dalam konferensi pers setelah memimpin Rapat Koordinasi Panitia Nasional Penyelenggara _Annual Meeting International...
