MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Praktik demokrasi di Kabupaten Sinjai dinilai berada di bawah ancaman serius. Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Sulawesi Selatan dan Barat mengecam keras insiden intimidasi terhadap massa aksi HMI MPO Cabang Sinjai saat menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Sinjai pada Jumat (12/12/2025).
Aksi yang menyoroti polemik pembangunan pabrik porang, dugaan mafia BBM, aktivitas galian C ilegal, serta pungutan liar di tubuh Polres Sinjai tersebut justru dihadapkan pada tindakan penghadangan oleh sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK) saat massa aksi bergerak menuju titik awal. Dalam insiden tersebut, massa aksi bahkan hampir mengalami kekerasan fisik.
Kegagalan Jaminan Perlindungan
Ketua BADKO HMI MPO Sulselbar, Muhammad Ahyar, menilai kejadian tersebut sebagai bentuk nyata pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa dan kegagalan total aparat kepolisian dalam menjamin kebebasan warga negara menyampaikan pendapat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Ahyar menyoroti minimnya pengamanan dan absennya langkah preventif dari Polres Sinjai. Ia menyebut bahwa hal ini menyebabkan massa aksi berada dalam kondisi terancam oleh kelompok yang diduga memiliki kepentingan terhadap isu yang disuarakan, khususnya aktivitas galian C ilegal.
“Penghadangan dan intimidasi ini bukan peristiwa biasa. Ini adalah bentuk pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa. Oleh karena itu, kami menilai Kapolres Sinjai gagal menjalankan fungsi perlindungan dan pengamanan,” tegas Muhammad Ahyar.
Tuntut Pencopotan dan Investigasi
Atas dasar insiden intimidasi dan dugaan pembiaran tersebut, BADKO HMI MPO Sulselbar menuntut Kapolda Sulawesi Selatan untuk mengambil langkah tegas, yaitu:
-
Mencopot Kapolres Sinjai dan mengevaluasi menyeluruh jajaran Polres.
-
Mengutus Divisi Propam Polri untuk melakukan pemeriksaan etik dan investigasi mendalam terhadap dugaan adanya oknum yang mem-backing aktivitas ilegal, termasuk galian C.
HMI MPO menekankan perlunya transparansi dalam pengusutan kasus ini, terutama terkait dugaan keterlibatan aparat dalam kasus melawan hukum di Kabupaten Sinjai.
Muhammad Ahyar menegaskan, jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, HMI MPO Sulselbar siap melakukan konsolidasi organisasi dan menggelar aksi lanjutan di tingkat provinsi sebagai bentuk perlawanan terhadap pembungkaman demokrasi.
“Demokrasi tidak boleh disandera oleh intimidasi. Kritik adalah bagian dari tanggung jawab moral terhadap daerah,” tutupnya.
