MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM Kota Makassar disorot oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Danny sapaan akrabnya pun mengungkapkan rasa kecewa atas kinerja direksi PDAM selama ini.
Kekecewaan itu disampaikan oleh Danny Pomanto saat menghadiri HUT ke-97 PDAM Makassar di Aula Thirta Dharma, Perumda Air Minum Makassar, Jl Ratulangi, Senin (9/8/2021).
Dirinya menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini terjadi di internal PDAM Kota Makassar.
Selain terkait dividen yang belum disetorkan ke Pemkot Makassar, persoalan lain yang menjadi sorotannya adalah jumlah karyawan yang sampai ribuan saat ini, tidak sebanding dengan kinerja yang dihasilkan. Atas berbagai persoalan tersebut, Danny berjanji akan melakukan audit terhadap PDAM kota Makassar.
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Public Policy Network (Polinet) mendukung langkah Walikota Makassar untuk segera melakukan audit secara umum terhadap PDAM kota Makassar. Apalagi, PDAM kota Makassar sangat bersentuhan dengan pelayanan dan hajat hidup orang banyak, terutama bagi kebutuhan air warga kota Makassar.
Polinet juga memberikan beberapa catatan terkait dengan persoalan yang selama ini ada di PDAM kota Makassar. Mulai dari rekruitmen pegawai PDAM, Proyek yang terancam mangkrak, pengadaan ratusan ribu meteran hingga polemik SK pegawai yang pensiun.
Pertama, adalah ketidakwajaran rekruitmen pegawai atau karyawan PDAM Kota Makassar setahun belakangan ini.Bahkan, ada indikasi praktek ‘suap’ dan KKN dalam pengangkatan pegawai PDAM yang hingga saat ini berjumlah 1000 karyawan.
“Pengangkatan pegawai yang jumlahnya ratusan orang, disinyalir dalam beberapa bulan ada penerimaan lebih dari 300 karyawan, yang notabene tidak dibutuhkan oleh PDAM dalam meningkatkan produktifitas perusahaan”, ujar Abrar, peneliti Polinet dalam rilisnya, Senin (9/8/2021) malam.
Kedua, Polinet menemukan ada pengerjaan proyek yang bukan merupakan skala prioritas di lingkup PDAM, bahkan salah satu proyek yang oleh pihak PDAM disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) terancam mangkrak.
“Ada beberapa pelaksanaan proyek yang bukan skala prioritas di lingkup PDAM. Misalnya RTH, dibangun pada November 2020, jika dilihat dari papan proyeknya, pengerjaan selama 6 bulan mestinya sudah selesai, tapi hingga saat ini progresnya belum maksimal,” urainya.
Ketiga, Polinet juga menemukan ada pengadaan meter baru dengan jumlah ratusan ribu.
“Ini pengadaan meter juga potensi bermasalah, bisa jadi temuan, ada kesan dipaksakan, sehingga memang kami menilai banyak kebocoran yang tengah terjadi di PDAM,” bebernya.
Selain itu, catatan selanjutnya, ada persoalan pada direksi yang menyangkut nasib karyawan dan pensiunan seperti pembuatan SK direksi yang suka berubah-ubah.
“Contoh SK terkait pensiun,” ungkapnya.
