MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus Pertalite, Solar dan Pertamax pada Sabtu (3/9/2022) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai gejolak dalam Masyarakat.
Bendahara Umum (Bendum) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas), Rismawati Nur menilai bahwa kebijakan tersebut justru semakin mempersulit ekonomi masyarakat.
“Kenaikan BBM ini akan mempersulit masyarakat menengah kebawah karena berimplikasi pada kenaikan harga bahan pokok sehingga upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat akan jauh dari cita-cita negara,” katanya, Jum’at (9/9/2022).
Kemudian Rismawati Nur kembali menjelaskan bahwa Implikasi kenaikan BBM sangat dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di sektor non formal seperti nelayan, Go-Jek dan supir angkot. Parahnya lagi, kenaikan ini juga akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok dan berbagai komoditas sehingga keluarga pra sejahtera akan semakin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga. pungkasnya
“Pengalihan subsidi BBM menjadi bansos dinilainya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang semakin meningkat akibat kenaikan BBM sebagai penyokong beberapa industri”. tegasnya
Lebih lanjut, Risma sapaan akrabnya menilai bahwa kebijakan kenaikan harga BBM kurang efektif mengingat bahwa masyarakat masih belum pulih dari dampak pandemi covid-19 dan akan mendorong terjadinya inflasi dimasa mendatang. jelasnya
“Hal tersebut selaras dengan pendapat Ekonom OCBC, Wellian Wiranto bahwa inflasi akan melintas diatas 7% (yoy), bahkan inflasi inti akan berada di atas 4% pada akhir tahun,” kata Risma yang juga pengurus di salah satu lembaga tinggi Fakultas Hukum Unhas itu.
Untuk itu, Diakhir Risma menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan BBM yang dibuatnya. Bahkan untuk menekan pembengkakan anggaran APBN pemerintah seharusnya memangkas belanja infrastruktur, belanja pengadaan barang dan jasa di Pemda dan pemerintah pusat yang tidak terlalu mendesak,” tutupnya.
(*)
