MAKASSAR, EDUNEWS.ID–Proyek kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segmen Makassar ditarget bisa rampung 2024 nanti. Proyek strategis nasional (PSN) ini diharap bisa tuntas sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.
Namun, pengerjaan jalur proyek kereta api di kota Makassar mengundang polemik dan pro kontra terkait konsep yang digunakan, apakah dengan konsep elevated (layang) atau at grade (darat).
Wali Kota Makassar sendiri, Danny Pomanto tetap bersikukuh jalur kereta api di Kota Makassar dengan konsep melayang (elevated).
Konsep elevated ini sangat ramah lingkungan terutama tidak berdampak banjir.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Rakyat Anti Korupsi (Derak) Sulawesi Selatan, Mochtar Djuma mendukung sikap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terkait usulan dan konsep elevated kereta api yang akan dibangun di kota Makassar.
Eks anggota DPRD Kota Makassar ini mengungkapkan, konsep yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar tentu karena berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah dicanangkan jauh-jauh hari sebelumnya dan telah melalui kajian yang matang.
“Mengapa pak Wali tetap ingin konsep melayang, selain memang karena tentu berdasarkan feasibility study, yang merupakan studi kelayakan sebuah rencana atau proyek, juga kita ketahui bersama bahwa konsep at grade atau darat berdampak pada potensi dan ancaman banjir,” kata Mochtar Djuma ke edunews.id, Ahad (4/9/2022).
Olehnya itu, kata MJ sapaan akrab Mochtar Djuma, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga jangan semena-mena memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan negatif lainnya dengan konsep at grade.
Apalagi, kata dia, tentu Wali Kota Makassar sebagai kepala daerah di Makassar lebih memikirkan nasib masyarakat dan warganya sendiri.
“Pak Wali tentu juga punya hak melindungi dan menjaga warga dan kota Makassar. Beliau kan tidak menolak kehadiran kereta api masuk di kota Makassar, hanya menolak jika dengan menggunakan konsep at grade atau darat. Pak Wali ingin konsep elevated atau layang, dan saya kira soal itu pak Wali sebagai arsitek lebih paham itu,” kata Mochtar Djuma.
MJ juga mengingatkan, agar publik khususnya masyarakat di Sulsel untuk tidak terpengaruh dengan opini seolah-olah Walikota Makassar menolak kehadiran kereta api.
“Ini karena ada pihak-pihak dan oknum yang memakai kacamata politik melihat persoalan ini. Kita harus fokus ke substansi, mengapa pak Wali menginginkan konsep layang, itu karena beliau berfikir visioner dan ke depan untuk kebaikan bersama. Coba perhatikan di kota kota besar dan metropolitan bagaimana kemudian pembangunan rel kereta memakai konsep layang,” pungkas MJ.
