MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Lurah Kodingareng, Kota Makassar, Ruslan Jufri menilai kehadiran organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengganggu ketertiban masyarakat Kepulauan Kodingareng.
Dirinya juga menyebutkan, organisasi tersebut tidak meminta izin kepada pihak pemerintah untuk memasuki daerah tersebut.
“Tidak ada izinnya,” kata Ruslan Jufri saat dihubungi wartawan Edunews.id, Rabu (09/09/2020).
“Sudah dilakukan pemanggilan untuk semua LSM baik KIARA dan LSM WALHI dengan menyampaikan lewat pertemuan dengan para tokoh masyarakat,” tambahnya.
Lanjut Ruslan, dirinya menganggap kedua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut, tidak menghargai pemerintah setempat walaupun sudah diundang secara langsung.
“Tapi nyatanya memang tidak menghargai sama sekali pemerintah karena menganggap ada warga ibu nelayan dibelakangnya yang mendukung aktifitas kegiatannya sehingga LSM ini merasa tidak perlu ada persuratan atau koordinasi dengan pemerintah setempat sehingga setiap kami pemerintahan ingin melakukan pengusiran kami di halau oleh ibu-ibu nelayan,” anggapnya.
Sementara itu, pihak pemerintah kelurahan berusaha untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat terkait izin tambang pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT Boskalis tersebut.
“Pemerintah hanya melakukan pendekatan secara persuasif dengan memberikan pemahaman bahwa apa yang diinginkan pemerintah bagaimana pulau ini kondusif kalaupun ada masalah di wilayah kita mari kita duduk sama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan mendudukkan tokoh masyarakat para Ketua RW/RT, sehingga apapun yang menjadi aspirasi nelayan kita selesaikan dan kita bicarakan bersama, tanpa orang luar yang mencampuri persoalan nelayan,” ujarnya.
Diketahui, keberadaan Walhi di pulau Kodingareng telah lama dengan alasan melakukan pengawalan dan advokasi atas nelayan Kodingareng yang diduga terdampak aktifitas tambang pengerukan pasir dalam project Makassar New Port (MNP).
Sementara organisasi KIARA berada di pulau Kodingareng diketahui sejak Jum’at (04/09/2020).
