MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Dilantiknya Arsul Sani sebagai Pj Wali Kota Palopo, pada 26 September 2023 lalu, kini mengundang perhatian warga.
Salah satunya datang dari EK (Eksekutif Kota) LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) Palopo. LMND Palopo menilai buruk kinerja Arsul Sani selama menjadi Pj Wali Kota.
“Tak mampu memberikan pelayanan yang baik, tak ada solusi terhadap penyelesaian permasalahan. Intinya seruan kami di awal tahun 2024 ‘ganti Pj Walikota Palopo’,” ucap Adri Fadli selaku Ketua Kota LMND Palopo dalam keterangannya ke edunews.id, pada Senin (8/1/2024) sore.
Bukan tanpa sebab, Adri bersama pihaknya menemukan beberapa masalah sehingga Ia meminta Pj Wali Kota untuk diganti.
“Bahwa dalam catatan kami, sejak Arsul Sani menjabat sebagai Pj Wali Kota Palopo, sejumlah program yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mandek atau tidak lagi berjalan disebabkan gagal bayar,” lanjutnya.
Adri Fadli, Ketua Kota LMND Palopo. Sumber: Dok. Istimewa.
RPJMD yang Adri maksud di antaranya yakni pembayaran insentif RT/RW, imam masjid, guru mengaji, guru sekolah minggu, pinandita, petugas penyelenggara jenazah, dan tenaga honorer lainnya. Hal lain yakni mangkraknya revitalisasi sejumlah proyek infrastruktur seperti Stadion Lagaligo, Gedung Kesenian, normalisasi sungai, hingga Talud.
“Inflasi Kota Palopo pada bulan Desember terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,21 persen dengan IHK sebesar 115,60. Naik 2 persen dari bulan sebelumnya. Selain itu, ada beberapa rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh Pj Wali Kota Palopo,” jelas Adri.
Yang Adri temui tidak dijalankan Pj Wali Kota yakni rekomendasi DPRD Palopo untuk mengevaluasi kinerja Dewas dan Direksi BUMD, yaitu PAM-TM dan RSUD Sawerigading, yang dinilai bekerja dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal lainnya yang tidak dijalankan yaitu rekomendasi KASN atas laporan pelanggaran netralitas oleh Bawaslu Palopo terhadap 9 ASN dilingkup Pemkot Palopo. Atas dasar tersebut LMND menuntut agar Presiden mengganti Pj Wali Kota Palopo.
“Dikarenakan (Pj Wali Kota) tidak mampu menekan inflasi, menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Jika hal ini tidak mendapat perhatian serius atau tidak ditindaklanjuti, maka kami akan menghimpun kekuatan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi dengan jumlah massa ribuan,” tegas Adri.
