MAKASSAR, EDUNEWS.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai instrumen nyata penguatan ekonomi lokal.
Munafri mengarahkan total belanja daerah sebesar Rp3 triliun agar fokus pada produk dalam negeri, dengan porsi khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
Setengah Belanja Pemerintah Wajib Produk Lokal & UMKM
Munafri menyampaikan arahan tegas untuk memperkuat pelaku usaha di daerah. Ia memastikan bahwa peluang ekonomi dari anggaran daerah harus diakses oleh masyarakat lokal.
“Komitmen Pemerintah Kota agar 50 persen belanja pemerintah harus belanja lokal. Dari jumlah itu, 50 persen lagi akan diberikan kepada UMKM,” jelas Munafri, yang juga mantan Bos PSM.
Dengan total belanja Pemerintah Kota Makassar mencapai sekitar Rp3 triliun, Munafri ingin memastikan bahwa setidaknya setengah dari jumlah tersebut benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha dan UMKM di Kota Makassar.
“Kami sedang membangun komitmen agar 50 persen belanja itu benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha di Kota Makassar,” kata politisi Golkar tersebut.
Komitmen ini, lanjutnya, disertai dengan penguatan pendampingan agar UMKM di Makassar menjadi lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota.
Transparansi dan Potensi Ekonomi Timur Indonesia
Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Ia mencontohkan perlunya regulasi jelas untuk fenomena seperti menjamurnya lapangan paddle tennis yang dibangun investor tanpa standardisasi, guna menghindari masalah di kemudian hari.
Munafri juga menyoroti potensi besar Kota Makassar sebagai kota terbesar dan gerbang ekonomi kawasan timur Indonesia dengan 1,4 juta jiwa penduduk. Kota ini hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa.
Makassar telah membuktikan komitmen transparansi dan efisiensi dengan 100 persen menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik sejak tahun 2019. Bahkan, kota ini menempati posisi kedua nasional untuk nilai transaksi melalui sistem tersebut, mencapai Rp645 miliar.
Fokus Program Jangka Panjang dan Ekspor UMKM
Menghadapi kondisi ekonomi nasional yang menantang, Pemerintah Kota Makassar fokus pada program yang memberikan manfaat jangka panjang dan memperkuat daya beli, tidak sekadar bantuan tunai. Program seperti perbaikan jalur distribusi air minum dan inkubator bisnis UMKM telah terbukti meningkatkan omzet.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata. Tidak hanya bantuan tunai, tapi juga program yang menumbuhkan kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Target jangka panjang Pemkot adalah ekspor UMKM, dengan terus mendorong sertifikasi higienitas dan memperluas akses pembiayaan serta pasar.
“Ketika produk kita bisa menembus pasar ekspor, artinya tata kelola sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” tutupnya.
Kebijakan berbasis regulasi yang kuat ini menjadi pilar utama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur.
Hadir pada kesempatan ini antara lain anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad, Sekretaris Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, serta pelaku UMKM. (**)
