MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Makassar ‘Kota Daeng’ tak henti-hentinya memberi kejutan. Setelah perhelatan Internasional Eight Festival and Forum atau F8 kemarin, kini Makassar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang diundang khusus oleh ADB (Asian Development Bank) di Kota Takaoka dan Tokyo, Jepang untuk mengikuti Workshop Regional Penguatan Pengelolaan Pajak Properti dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Diketahui, kegiatan Workshop yang diselenggarakan selama lima hari, Senin-Jumat (4-8/9/2023) nanti, oleh ADB akan diikuti oleh 10 negara. Yakni Armenia, Kamboja, Indonesia, Kyrgyz Republic, Laos, Nepal, Philipina, Tiongkok, Sri Langka, dan Thailand.
Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Makassar lah yang akan mewakili Indonesia di ADB.
Firman Hamid Pagarra selaku Kepala Bapenda Kota Makassar, selain mewakili Indonesia, Ia juga berkesempatan menjadi pembicara pada pagelaran Workshop nanti.
Dalam Workshop, Bapenda Makassar akan didampingi oleh Hendriwan Imron selaku Direktur Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri dan Mirni Sumiyati sebagai Analis Pajak Daerah Kementrian Dalam Negeri.
“Ada 23 peserta workshop dari sepuluh negara dan khusus Indonesia kami cuma bertiga,” ucap Firman, pada Rabu (30/8/2023).
Yang mengejutkan, ke tiga pembicara yang disandingkan dengan Firman adalah Paul Bidanset selaku Konsultan Manajemen Pajak Properti Internasional (Sistem TI) ADB, Sirinun Maikong selaku Ekonom, Biro Kebijakan Pajak, Kantor Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Thailand, dan Stephane Gil selaku Konsultan Pajak Properti Internasional ADB.
“Alhamdulillah Bapenda menjadi bagian penting dalam workshop ini, kita diundang menjadi peserta sekaligus pembicara di workshop perpajakan yang akan diselenggarakan di Tokyo,” tambah Firman, pada Rabu (30/08/2023).
Akhir kesempatan, Firman menjelaskan bahwa Workshop tersebut ditujukan untuk mengembangkan kualitas sebuah institusi dalam memanajemen perpajakan properti. Kalau dalam konteks Bapenda, yakni memanajemen PBB dan BPHTB.
“Jadi tujuan kami diundang di sini untuk mengetahui bagaimana Kota Makassar menjadi salah satu kota yang ada di Indonesia dalam hal resiliensi city terkait perpajakan khususnya PBB dan BPHTB,” tutup Firman.
