MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar menerima kunjungan United Nations Children’s Fund (UNICEF) sejak dua hari lalu yang berlangsung hingga hari ini Jum’at (6/9/2024).
Kunjungan UNICEF ini dilakukan dalam rangka penguatan dan perbaikan layanan perlindungan anak dan perempuan melalui proses evaluasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA Makassar, Hapidah Djalante.
“Evaluasi ini menilai layanan perlindungan, efektifitas dan efisiensinya dalam menanggapi kebutuhan perempuan dan anak, mulai dari proses input hingga outputnya,” terangnya.
Khusus di Sulawesi Selatan, lanjutnya, UNICEF melakukan kunjungan evaluasi di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
“Dimulai dengan wawancara dulu di DPPPA juga ada dari Bappeda, studi kasus di UPTD PPA, dan hari ini kita turun ke Shelter Warga juga untuk mengidentifikasi masalah di wilayah sekaligus melihat praktik praktik baik yang dilakukan shelter,” jelas Hapidah.
Adapun 3 shelter yang dikunjungi tim UNICEF bersama DPPPA Makassar hari ini adalah Shelter Warga Kelurahan Sudiang Raya, Kelurahan Tamamaung, dan Kelurahan Maccini Sombala.
Harapan dari kegiatan ini, sambung Hapidah, agar meningkatnya keberlanjutan layanan yang ada.
“Selain itu, agar pemerintah juga bersama UNICEF dapat menawarkan strategi untuk membangun layanan perlindungan anak dan perempuan di wilayah yang saat ini belum mendapat layanan tersebut, juga intervensi pada bidang bidang yang kurang memiliki akses terhadap layanan perlindungan,” paparnya.
Sumarni B. Jufri, Ketua Shelter Warga Tamamaung yang lokasinya dijadikan salah satu titik kunjungan, turut memberikan berbagai informasi terkait masalah perempuan dan anak di wilayahnya.
Dokumentasi kunjungan Tim UNICEF bersama DPPPA Kota Makassar di Shelter Warga Kelurahan Tamamaung, Jumat (6/9/2024).
Bersama pengurus shelter termasuk RT/RW yang hadir, ia berpendapat bahwa pendidikan menjadi salah satu problematika yang mesti tertangani.
Ia menyebut dampak kekerasan terbanyak adalah anak putus sekolah.
Sementara itu, masih terdapat berbagai masalah termasuk kurangnya jumlah sekolah negeri dan permasalahan sistem zonasi.
“Sedangkan banyak orang tua yang tidak mampu kalau sekolah swasta. Akhirnya lebih memilih tidak sekolahkan anaknya,” tutur Sumarni.
Meski begitu, Sumarni menjelaskan bahwa kehadiran shelternya turut mendukung keberlanjutan pendidikan anak melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Kelurahan Tamamaung.
“Anak anak yang putus sekolah itu kita ikutkan di kejar paket A, B, dan C,” ucapnya.
Sumarni menambahkan, pendekatan persuasif juga seringkali dilakukan untuk berupaya mengembalikan anak ke sekolah.
Diketahui kunjungan UNICEF di Shelter Warga pada 3 kelurahan ini dilakukan oleh tim khusus yang dihadiri oleh Evaluator Program Perlindungan Anak UNICEF, Amelia Smith.
Dokumentasi diskusi evaluasi UNICEF, DPPPA Kota Makassar, dan Shelter Warga Kelurahan Maccini Sombala, Jumat (6/9/2024).
