MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Usai Pemilu 2024, keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kota Makassar mengalami penurunan dari angka 28% menjadi 18%.
Dibandingkan sebelumnya yang berjumlah 13 orang, anggota parlemen perempuan di Kota Makassar kini hanya berjumlah 8 orang.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, Achi Soleman, dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. Rabu (17/7/2024) di Arthama Hotel.
“18% ini masih jauh dari kuota yang diberikan kepada perempuan yang harusnya 30%,” ujarnya.
Meski jumlah pemilih perempuan terbilang tinggi, Achi menyebut dukungan terhadap wakil atau pemimpin perempuan masih sangat rendah.
Padahal, jumlah keterwakilan perempuan pada level legislatif maupun eksekutif pemerintahan berpengaruh pada perkembangan isu perempuan.
Di Makassar sendiri, ia mengakui bias gender masih lumayan terlihat.
“Bias gender di Makassar masih nampak, contohnya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang angkanya pasang surut. Belum lagi ada yang dinamakan stereotipe, ada namanya beban ganda,” jelasnya.
Melalui pembinaan organisasi perempuan yang dilakukan, Achi berharap terjadi peningkatan kapasitas, termasuk dukungan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan pembangunan.
“Sesama perempuan kita perlu saling memotivasi agar kapasitas perempuan juga lebih baik dari sebelumnya,” ucapnya.
Ketua Panitia Kegiatan, Nanin Sudiar, menyebut bahwa kegiatan pembinaan ini memasuki tahap 1&2 yang dilakukan selama dua hari hingga Kamis besok (18/7/2024).
Sebanyak 100 peserta dari 15 kecamatan di Kota Makassar hadir sebagai perwakilan berbagai organisasi perempuan.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DPPPA Makassar tersebut dalam laporannya membenarkan belum representatifnya jumlah perempuan dalam pemerintahan dan parlemen di Kota Makassar.
Menurutnya, hal tersebut berdampak pada keterpinggiran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
“Peran perempuan yang terlibat dalam organisasi masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan responsifitas gender,” tutur Nanin.
Adapun pembinaan perempuan dilakukan pihaknya untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai hal.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsepsi gender, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan penganggaran responsif gender, penguatan komitmen sinergi dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan Kota Makassar, serta meningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di Kota Makassar,” terangnya.
