MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri menggelar Konferensi Pers tentang Kenaikan Harga BBM.
Hal tersebut telah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas), Adinda Nurul Aulia Maksun menyatakan tegas melakukan penolakan atas kebijakan tersebut.
“Kenaikan harga BBM ini, harga Pertalite (dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000/liter), Pertamax (dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500/liter), hingga Solar subsidi (dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800/liter) sangat berbahaya dan mengerikan,” katanya.
“Dengan terbitnya kebijakan ini tentu sangat biadab dan jauh dari sikap yang berprikemanusiaan, Maka dari itu secara tegas kami menolak keras atas kebijakan ini dan menuntut presiden untuk meninjau ulang dan mencabut kebijakan ini,” lanjutnya.
Ia menilai kebijakan ini memperparah keterpurukan ekonomi masyarakat Indonesia.
“Kebijakan ini sangat ironi, sebab sejak pandemi covid 19 merebah, kondisi perekonomian mengalami kemerosotan dan sangat berdampak terhadap seluruh warga masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Kita ini sudah hidup susah dan semakin disusahkan dengan terbitnya kebijakan kenaikan harga BBM, sebab kami yakin setelah ini akan disusul dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Sungguh keterlaluan sikap pemerintah sekarang ini, begitu gamblangnya mempertontonkan ketidakberpihakannya kepada Masyarakat,” ujar Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas itu.
“Bahwa tanggung jawab pemerintah sebagai penjamin kesejahteraan rakyat tidaklah terpenuhi. Seharusnya, peristiwa kenaikan BBM ini menerapkan prinsip kebermanfaatan, bukan untuk mencekik warga masyarakat. Meskipun sebelumnya sempat dibicarakan bahwa pemerintah akan lakukan bantuan langsung tunai, namun kami memandang bahwa ini tidak efektif dan hanya sekedar ilusi bagi warga masyarakat pada umumnya,” tambahnya.
Diakhir kata, pihaknya menyatakan sikap bahwa pemerintahan Joko Widodo-Mahruf Amin merupakan pemerintahan pengecut.
“Kami nyatakan bahwa pemerintah telah gagal meredam jeritan penderitaan rakyat. Bekerja dalam senyap seolah-olah sebagai langkah aman dalam melancarkan kebijakan kenaikan BBM ini. Tentu saja hal semacam ini merupakan sikap pengecut yang dilakukan oleh presiden, sehingga apapun alasannya kenaikan BBM ini kita harus tolak. Masyarakat, para Ormas, serta seluruh stake holder saatnya bersatu lawan kebijakan ini,” pungkas Aidin.
