JAKARTA, EDUNEWS.ID – Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menganggap pendidikan Indonesia telah dimonopoli oleh pemerintah.
Hal itu diutarakan Anies saat tampil dalam kegiatan Belajarraya yang digelar di Jakarta, Sabtu (29/7/2023).
“Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program. Lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu mereka menganggap itu wilayahnya pemerintah saja,” ujar Anies.
Menurutnya, pemerintah perlu merekonstruksi paradigma tersebut dengan melihat pendidikan sebagai gerakan.
Dengan begitu, semua elemen dapat turut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan tanah air.
“Kita menyaksikan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah itu. Satu fiskal, dua, otoritas. Yang tidak dimiliki itu inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan. Itu yang memiliki siapa? Ya pegiat-pegiat jaringan,” papar Anies.
Anies juga menegaskan unsur terpenting pendidikan yakni memperhatikan kesejahteraan guru.
“Jadi fokus utama adalah menempatkan guru sebagai kunci dan itu artinya guru harus mengerjakan dengan tenang dan artinya guru bekerja sudah memiliki kepastian status, bekerja dengan memiliki kepastian sejahtera,” tegasnya.
Sebagai informasi, menurut Worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada diurutan ke 67 dari 209 negara di dunia.
Sementara hasil survei PERC, kualitas pendidikan Indonesia berada di urutan 12 dari semua negara Asia, dimana Indonesia berada di bawah Vietnam.
