MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Dewasa ini konflik agraria di Indonesia menjadi sorotan publik. Tak hanya di Kalimantan dan Kepulauan Riau, konflik agraria juga terjadi di Sulawesi.
PT Vale, salah satu perusahaan yang mengelola tambang di Luwu Timur, tengah berkonflik dengan masyarakat setempat di sana.
Teranyar, sekelompok Petani Loeha Raya menilai dirinya tak diprioritaskan pada FGD (Focus Group Discussion) yang dihelat oleh PT Vale di Hotel Claro Jalan Pettarani, Kota Makassar.
FGD tentang Tanamalia, yang dihelat pada Rabu (11/10/2023) lalu, menjadikan ‘Membangun Skema Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Wilayah PPKH PT Vale’ sebagai tajuk utama.
FGD turut melibatkan elemen Pemerintah, di antaranya perwakilan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) serta Kejaksaam Agung, dan beberapa organisasi masyarakat, terkhususnya Petani Merica Loeha Raya.
Sekelompok petani tersebut, yang merupakan bagian dari Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, merasa FGD tersebut tidak serius membahas permasalahan agraria di Tanamalia.
“Pertemuan itu bukanlah pertemuan untuk membahas keberlangsungan petani atas masalah yang dihadapi di Tanamalia,” ucap Yahya, Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, saat jumpa pers, Jumat, 6 Oktober 2023.
Jikalau memang FGD tersebut serius memperhatikan dampak pertambangan untuk kehidupan petani, menurut Yahya, seharusnya para petani tak hanya sekadar dijadikan sebagai penanggap.
“Buktinya, Kami diundang bukan sebagai pembicara melainkan penanggap. Padahal Kamilah yang harusnya banyak berbicara sebab kami yang terancam menjadi korban kemiskinan karena pertambangan,” tambahnya.
Sedangkan petani lainnya, Ali Kamri Nawir, menilai kehadiran perwakilan KLHK dan Kejaksaan Agung, yang dijadikan sebagai pembicara, tak memberikan solusi dan hanya memperkeruh masalah.
“Seakan-akan Kami mau disudutkan di forum itu sebagai pelaku perambatan hutan. Padahal Kami mengelolah lahan Kami sendiri,” jelas Ali.
Atas dasar-dasar tersebut, Asosiasi Petani Lada Loeha Raya membulatkan keputusan untuk menyurati PT. Vale bahwa mereka melayangkan mosi tidak percaya pada penyelenggaraan FGD tersebut.
“Maka dari itu Kami menolak hadir di kegiatan tersebut, Kami juga sudah mengirimkan surat ke CEO PT Vale atas penolakan Kami sebagai petani yang terdampak terhadap kegiatan yang tidak bermakna itu,” tegas Ali.
