EDUNEWS.ID – Kebijakan pemerintah yang memungkinkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP/KDMP) meminjam modal hingga Rp3 miliar dari bank Himbara, seperti diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025, memunculkan diskursus menarik jika dikaitkan dengan pemikiran ekonom senior, mendiang Kwik Kian Gie. Sosok yang dikenal kritis dan vokal dalam menyuarakan kedaulatan ekonomi serta keberpihakan pada rakyat kecil ini, kerap kali menyoroti bahaya ketergantungan utang dan dominasi kekuatan ekonomi besar.
Bagi Kwik Kian Gie, pembangunan ekonomi yang sehat haruslah menyentuh masyarakat paling bawah. Ia selalu menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi agar bangsa ini tidak terjerat subordinasi politik oleh kekuatan asing. Dalam konteks ini, koperasi, sebagai soko guru ekonomi kerakyatan, sejatinya merupakan instrumen ideal untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat akar rumput.
Namun, skema pinjaman Rp3 miliar untuk Koperasi Merah Putih ini, meski bertujuan memberdayakan, tak lepas dari sorotan yang mungkin akan menjadi perhatian Kwik Kian Gie. Pembatasan penggunaan dana desa sebagai jaminan (maksimal 30%) dan mekanisme pembayaran langsung ke mitra usaha (bukan uang tunai ke koperasi) adalah upaya pemerintah untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan. Tetapi, keberadaan mekanisme jaminan yang melibatkan dana desa atau DAU/DBH jika koperasi gagal bayar, bisa jadi membahayakan!
Kedaulatan Ekonomi Versus Jeratan Utang
Pemikiran Kwik Kian Gie selalu anti pada utang, apalagi yang berpotensi menjerat bangsa. Dalam kacamata ini, meskipun pinjaman Kopdes Merah Putih ditujukan untuk usaha produktif dan didukung skema pengawasan ketat, tetap ada risiko bahwa di masa depan, kegagalan koperasi membayar cicilan dapat menggerus sumber daya desa (dana desa) atau daerah (DAU/DBH) untuk menutupi utang. Ini bisa menjadi kontradiksi dengan semangat kemandirian yang selalu digaungkan Kwik.
Pentingnya pengelolaan koperasi yang profesional dan transparan akan menjadi kunci utama keberhasilan program ini agar tidak berbalik menjadi bumerang. Kwik Kian Gie kerap mengkritik praktik oligarki dan konglomerat yang menguasai sumber daya. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, meskipun tujuannya mulia, pengawasan ketat dan pendampingan yang efektif akan krusial untuk memastikan koperasi benar-benar dijalankan demi kepentingan anggota dan masyarakat desa, bukan justru menjadi alat bagi segelintir pihak.
Ujian Nyata Idealisme Kedaulatan Ekonomi
Program Koperasi Merah Putih, dengan segala mekanismenya, bisa dilihat sebagai ujian nyata sejauh mana idealisme ekonomi kerakyatan dan kedaulatan ekonomi ala Kwik Kian Gie dapat diimplementasikan di lapangan. Pertanyaannya adalah, apakah kemudahan akses modal ini akan benar-benar memberdayakan koperasi dan desa secara berkelanjutan, atau justru menciptakan ketergantungan baru pada sistem perbankan dan berpotensi menanggung beban utang yang pada akhirnya kembali ke pundak masyarakat melalui dana desa?
Sosok kritis seperti Kwik Kian Gie mungkin akan terus mengingatkan agar euforia pinjaman modal ini tidak melupakan esensi pembangunan ekonomi yang berakar kuat pada kemandirian dan keadilan, tanpa harus terjerat utang yang mengancam kedaulatan di masa depan.
Selamat jalan gie!
