MAKASSAR, EDUNEWS.ID — Teori Thomas Malthus, yang menghubungkan pertumbuhan populasi dengan keterbatasan sumber daya, mungkin terdengar seperti artefak sejarah.
Namun, melihat dinamika pembangunan di Indonesia hari ini, pemikiran ekonom Inggris abad ke-18 itu terasa relevan kembali. Bukan lagi ancaman kelaparan massal, melainkan ketidakseimbangan struktural yang mengancam keberlanjutan dan keadilan sosial di negeri berpenduduk terbesar keempat di dunia ini.
Analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa populasi Indonesia terus meningkat, dari 270,2 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi proyeksi 281,6 juta jiwa pada tahun 2025. Penambahan lebih dari 11 juta jiwa ini menciptakan permintaan besar pada ketersediaan pangan dan lahan, sekaligus menambah beban pada pasar kerja.
Di sektor pertanian, data Kementerian Pertanian menunjukkan paradoks. Meskipun produksi beras nasional pada paruh pertama 2025 naik menjadi 21,76 juta ton, peningkatan ini dibayangi oleh masalah fundamental. Laju alih fungsi lahan pertanian produktif terus berlanjut. Ribuan hektare lahan sawah di Jawa, misalnya, dikorbankan untuk pembangunan perumahan dan industri. Ini adalah manifestasi nyata dari dilema Malthus: populasi menuntut lebih banyak pangan, tetapi pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi mengikis basis produksi pangan itu sendiri.
Tekanan serupa terjadi di sektor ketenagakerjaan. Pada Maret 2025, Indonesia memiliki 149,4 juta angkatan kerja. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,76%, masih ada sekitar 7,28 juta orangyang menganggur. Angka ini tidak mencakup jutaan orang yang terjebak dalam pengangguran terselubung—mereka yang bekerja di sektor informal dengan upah minim dan produktivitas rendah. Ini adalah “cek positif” Malthus dalam bentuk modern: persaingan ketat yang menekan upah dan menghambat peningkatan kesejahteraan.
Meskipun Malthus pesimistis, Indonesia memiliki keuntungan yang tidak ia bayangkan: bonus demografi. Populasi usia produktif kita mencapai puncaknya, menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, bonus ini bisa berubah menjadi bencana demografi jika tidak dikelola dengan baik.
Untuk keluar dari bayangan Malthus, Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis:
- Proteksi Lahan Pertanian: Regulasi yang ketat harus diterapkan untuk melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi. Kebijakan ini harus didukung dengan intensifikasi pertanian modern dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas per hektare.
- Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas: Pemerintah harus berinvestasi lebih dalam pada industri yang padat modal, berorientasi ekspor, dan memiliki nilai tambah tinggi. Sektor digital, teknologi, dan ekonomi kreatif harus menjadi motor penggerak baru yang menyerap tenaga kerja terampil.
- Investasi pada Sumber Daya Manusia: Kualitas pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan secara fundamental. Tujuannya bukan hanya untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing.
Pembangunan di Indonesia pada periode 2020-2025 adalah sebuah narasi tentang perjuangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Mengabaikan hubungan antara populasi, sumber daya, dan ketenagakerjaan adalah risiko besar. Dengan kebijakan yang berani dan bertanggung jawab, Indonesia dapat membuktikan bahwa teori Malthus tidak harus menjadi takdir. Sebaliknya, Indonesia dapat menggunakan bonus demografi sebagai jembatan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, di mana kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh rakyat.
Referensi :
-
Badan Pusat Statistik (BPS)
-
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
-
Trading Economics
