MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kembali jadi sorotan tajam. Bukan karena prestasi, melainkan keluhan massal penumpang dan penjemput yang merasa terjebak dan diperas oleh sistem jalur penjemputan baru. Tarif Premium Car Space sebesar Rp100.000 yang selangit, ditambah antrean panjang di jalur non-premium, membuat warga meradang.
Kekesalan ini memuncak di media sosial. Seorang warga mengeluh betapa sulitnya menjemput di bandara saat ini. “Masa jemput keluarga sendiri harus bayar Rp100 ribu? Jalur yang katanya gratis malah macet parah dan dijaga ketat petugas,” tulisnya. Keluhan ini menggambarkan situasi dilematis bagi penjemput, terutama mereka yang membawa lansia atau anak-anak, yang terpaksa merogoh kocek lebih dalam demi menghindari kerumitan.
Taufan, perwakilan dari PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, mengakui adanya keluhan ini. Ia beralasan bahwa bandara masih dalam tahap pengembangan. “Saat ini masih dalam proses pengembangan bandara dan oleh sebab itu kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami juga menerima masukan-masukan terkait peningkatan pelayanan bandara, khususnya area penjemputan,” ujarnya.
Namun, penjelasan ini belum mampu meredam kekecewaan publik. Di lapangan, pemandangan semrawut tak terhindarkan. Banyak pengemudi yang nekat parkir sembarangan di badan jalan, mengabaikan rambu larangan berhenti, demi menghindari biaya atau kemacetan di area penjemputan. Akibatnya, lalu lintas di sekitar area kedatangan semakin kacau.
Yang lebih parah, beberapa insiden intimidasi oleh oknum pengemudi taksi atau penjemput ilegal terhadap pengendara yang ingin menjemput keluarga secara pribadi juga sempat viral. Ini menambah daftar panjang masalah yang mencoreng citra Bandara Sultan Hasanuddin.
Masyarakat mendesak agar manajemen bandara tidak hanya meminta maaf, tetapi segera bertindak nyata. Tuntutan utama adalah peninjauan kembali tarif Premium Car Space yang dinilai tidak masuk akal dan solusi konkret untuk mengurai antrean serta kemacetan di jalur penjemputan non-premium. Jangan sampai fasilitas publik justru menjadi beban bagi rakyatnya.
redaksi
