JAKARTA, EDUNEWS.ID – Gerah dengan narasi liar yang menyerang kehormatan Ketua Majelis Tinggi Partai, DPP Partai Demokrat resmi mengambil langkah hukum tegas. Sejumlah akun media sosial kini berada dalam pusaran somasi setelah melontarkan tuduhan keji yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai “sutradara” di balik isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Partai Demokrat menilai narasi tersebut bukan sekadar opini, melainkan fitnah terkoordinasi yang bertujuan membunuh karakter sang negarawan.
Menjaga Etika Politik
Ketua Komunikasi DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital tidak berarti bebas memfitnah tanpa dasar. Melalui somasi ini, Demokrat menuntut pemilik akun anonim tersebut untuk segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka.
“Kami ingin menunjukkan bahwa dalam demokrasi, kebebasan itu ada batasnya. Janganlah sampai kita memfitnah seseorang,” tegas Herzaky dalam keterangannya.
Langkah hukum ini, lanjut Herzaky, berpijak kuat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 juncto Pasal 45, guna memberikan efek jera terhadap pola penyebaran berita bohong yang terkesan masif dan sistematis.
Langkah Tepat Redam Kegaduhan
Pakar Hukum Pidana, Hibnu Nugroho, menilai somasi ini sebagai langkah taktis yang tepat untuk membersihkan ruang publik dari polusi informasi. Menurutnya, menyeret nama tokoh besar ke dalam isu ijazah yang perkara pokoknya sendiri belum tuntas adalah tindakan yang berbahaya bagi stabilitas sosial.
“Langkah ini tepat agar isu tidak melebar ke mana-mana. Perkara pokok primernya saja belum selesai, kok malah menyeret-nyeret pihak lain,” ujar Hibnu. Ia menambahkan bahwa permohonan maaf dan penghapusan konten bisa menjadi jalan tengah sebelum masuk ke ranah pidana lebih jauh.
Bertolak Belakang dengan Kesaksian Jokowi
Menariknya, tudingan terhadap SBY ini justru kontradiktif dengan pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh Joko Widodo sendiri. Pada Juli tahun lalu, Jokowi secara terbuka membela SBY dan membantah keterlibatan Partai Demokrat dalam isu ijazah tersebut.
“Enggak ada. Jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik,” kata Jokowi saat itu, menepis rumor keterlibatan “orang besar” di balik kasusnya.
Kini, dengan adanya somasi resmi ini, publik menunggu keberanian para pemilik akun tersebut untuk membuktikan tuduhannya di hadapan hukum atau mengakui kekeliruan mereka sebelum langkah hukum berlanjut ke laporan kepolisian.
